Kembali Diperiksa KPK, Sekjen DPR Tidak Tahu Soal Suap

Jakarta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa Sekjen DPR Nining Indra Saleh terkait kasus dugaan suap dalam pemilihan Deputi Gubernur Senior (DGS) BI tahun 2004. Usai pemeriksaan, Nining mengaku tidak tahu ada aliran dana terkait pemilihan tersebut.

"Saya tidak tahu, dulu kan saya bukan sekjen," kata Nining di Gedung KPK, Jl HR Rasuna Said, Kuningan, Jaksel, Rabu (18/11/2009).

Nining diperiksa sebagai saksi bagi tersangka Dudhie Makmun Murod. Pemeriksaan terhadap Nining cukup singkat. Selama satu jam di KPK, ia mengaku hanya ditanya terkait masalah administratif, persidangan dan tata tertib di DPR.

"Administratif misalnya SK ketika Dudhie di Komisi IX nomor berapa. Lalu pasangan kerja Bank Indonesia menjadi pasangan kerja Komisi IX SK-nya nomor berapa," jelasnya.

Terkait pertemuan di Hotel Dharmawangsa yang disebutkan oleh bekas politisi PDIP Agus Condro, Nining mengaku tidak tahu. Namun yang pasti, dalam aturan tata tertib DPR, pertemuan di luar gedung hanya bisa dilakukan atas seizin pimpinan.

"Tatib DPR menyebutkan rapat itu harus di gedung DPR. Tapi apabila akan rapat di luar gedung harus seizin Ketua DPR," tutupnya.

Kasus ini bermula saat Agus Condro melaporkan uang Rp 500 juta yang diperoleh usai memilih Miranda Goeltom sebagai DGS pada tahun 2004. Agus juga menyebutkan ada pertemuan di Hotel Dharmawangsa sehari sebelum pemilihan yang isinya mengarahkan agar seluruh anggota FPDIP memilih Miranda.

KPK sudah menetapkan 4 tersangka dalam kasus ini. Mereka adalah Endin AJ Soefihara, Dudhie Makmun Murod, Udju Djuhaeri, dan Hamka Yandhu.

(mad/nrl)