Momentum 100 Hari yang Hilang

Jakarta 100 Hari pertama pemerintahan SBY-Boediono seharusnya bak bulan madu yang penuh dengan kepercayaan masyarakat serta optimisme meraih kesuksesan lima tahun mendatang. Tapi apa daya, Ternyata malah 'racun' yang didapat.

"100 Hari pertama seharusnya mendapatkan trust/kepercayaan publik yang tinggi. Yang terjadi justru sebaliknya. Seratus hari pemerintahan baru terancam berlalu tanpa perhatian publik yang positif," kata Direktur Lingkaran Survei Indonesia, Denny JA dalam rilis yang diterima detikcom, Jumat (13/11/2009).

Apapun yang dikerjakan oleh pemerintahan baru, menurut Denny, akan tenggelam oleh persepsi negatif yang sudah muncul akibat kasus KPK-Polri-Century. "Leadership presiden kini tengah diuji," imbuhnya.

Padahal, untuk menatap 100 hari kepemimpinannya, SBY telah jauh-jauh hari menyusun strategi. Tak kurang 45 program telah disiapkan, termasuk 15 program unggulan yang digadang-gadang mampu membawa pemerintahan ke depan yang lebih baik.

Pemberantasan mafia hukum menjadi program unggulan SBY nomor satu. Program ini untuk merespons kasus Bibit Samad Rianto dan Chandra Hamzah yang hingga kini masih berlarut-larut. Untuk segera menyelesaikannya, SBY membentuk Tim 8 yang bertugas memverifikasi kasus tersebut. Sayangnya, rekomendasi yang disampaikan oleh Tim 8 dikembalikan lagi ke institusi Kejaksaan Agung dan Polri.

"Rekomendasi ini dikembalikan kepada Polri dan Kejaksaan Agung yang justru menjadi pihak yang dicurigai dalam kasus ini," keluh Denny.

Untuk memuluskan agenda 100 hari pemerintahan SBY-Boediono, pemerintah juga telah menggelar acara National Summit yang berlangsung di Hotel Bidakara, Jakarta beberapa waktu lalu. Namun hasil dari acara yang diikuti oleh ribuan kepala daerah dari seluruh Indonesia tersebut belum dirasakan maksimal.

Pada Kamis 12 November kemarin pun, Wakil Presiden Boediono juga memimpin rapat terbatas dengan sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II untuk membahas program 100 hari pemerintahan SBY-Boediono. Sayangnya, di saat yang bersamaan, survei LSI menunjukkan persepsi negatif terhadap presiden meningkat menjadi 64%, dibandingkan minggu lalu yang jumlahnya masih sebesar 53,85%.

"Pemerintahan baru di seratus hari pertamanya terancam tidak efektif," tebak Denny.

Pemberitaan di luar negeri pun nyaring. Tidak bicara soal prestasi, melainkan kisruh KPK, kepolisian dan Kejaksaan Agung diberitakan oleh media asing menjadi awal krisis pemerintahan SBY-Boediono.

"Ini seharusnya menjadi bulan madu kedua Presiden SBY," demikian The Economist mengawali tulisannya. Dilantik bulan lalu setelah kemenangan mutlaknya dalam pilpres, SBY seharusnya menikmati popularitas. Namun, menurut media yang sebelumnya memuji-muji prestasi SBY itu, saat ini SBY malah dihadapkan pada skandal politik yang melibatkan KPK, kepolisian dan Kejaksaan Agung.

Masih menurut The Economist, skandal ini menenggelamkan rencana-rencana SBY untuk reformasi ekonomi serta mengurangi optimisme menyusul terpilihnya kembali SBY untuk kali kedua.

Jika kasus Bibit-Chandra terus berlarut-larut seperti sekarang ini tanpa adanya ketegasan dari persiden, dapat diprediksi momentum 100 hari pemerintahan SBY benar-benar akan hilang. Dan ujung-ujungnya, berimbas pada perjalanan kepemimpinan SBY lima tahun mendatang. (anw/ddt)