Ketua Umum PBNU: Cegah Anarki, Presiden Harus Selesaikan Kisruh KPK-Polri

Jakarta Presiden SBY diharapkan segera turun tangan menengahi kisruh KPK-Polri. Bila tidak, kekecewaan masyarakat dapat memuncak menjadi anarki.

"Ini tanggungjawab kepala negara untuk membersihkan orang salah. Ini jangan sampai terlambat. Jangan sampai anarki," ujar Ketua Umum PBNU KH Hasyim Muzadi kepada wartawan di kantornya, Jl Kramat Raya, Jakarta Pusat, Kamis (12/11/2009).

Menurut dia, presiden diperlukan bukan sebagai bentuk campur tangan dalam kisruh KPK-Polri, melainkan bentuk tanggungjawab kepala negara menjaga institusi.

"Ini bukan intervensi, tetapi tanggungjawab kepala negara. Negara tanpa polisi, anarki. Negara tanpa KPK, korupsi. Institusi diselamatkan, orang-orang yang salah dihukum," imbuhnya.

"Kepada negara, kita harus loyal dan patuh. Kepada aparatur negara, kita harus amar maruf nahi munkar yang salah bilang salah, yang benar bilang benar" pungkas cawapres 2004 ini.
(Ari/Rez)