Pemerintah Usul Pilgub Tak Langsung

Jakarta Pemerintah mengusulkan jabatan gubernur tidak dipilih langsung oleh rakyat. Tetapi dikembalikan seperti dulu dipilih oleh DPRD. Efisiensi anggaran dan semangat mewujudkan clean governance dijadikan alasan terkuatnya.

"Kami cenderung untuk tidak pemilihan langsung supaya tidak boros," kata Mendagri
Gamawan Fauzi dalam Rapat Kerja Mendagri dengan Komisi II DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2009).

Menurut Gamawan, biaya untuk menjadi Gubernur melalui pilgub sangat mahal. Hal ini perlu ditekan untuk mencegah korupsi melalui pilgub tidak langsung. "Dengan biaya pilgub sekitar 50 Miliar padahal gaji Gubernur hanya 8 Juta per bulan itu apa bisa menjamin clean governance," ungkap Gamawan.

Hingga saat ini, lanjut Gamawan, Pemerintah dengan DPR sedang membahas masalah ini. "UU memang tidak mengamanatkan adanya pilkada langsung, tapi yang sudah diberikan apakah bisa ditarik kembali. Kalau jadi ya dipilih DPRD kembali," pungkasnya.

(van/yid)