Tingkat Transparansi Pendanaan Politik Masih Rendah

Jakarta Transparency International Indonesia (TII) melakukan penelitian tentang transparansi dana politik terhadap 7 parpol yang ikut dalam Pemilu 2009. Hasilnya, tingkat transparansi pendanaan politik di Indonesia masih rendah.

"Seluruh partai politik yang disurvei tidak bersedia memberikan laporan keuangannya kepada peneliti dengan berbagai macam alasan," ujar Sekjen TII Teten Masduki dalam peluncuran hasil riset transparansi dana politik Crinis TII di Hotel Atlet Century Park, Jl Sudirman, Jakarta, Rabu (11/11/2009).

Metode yang diberi nama Crinis (diambil dari bahasa Latin yang artinya berkas cahaya) pertama kali dikembangkan oleh chapter atau kelompok Transparency International di negara-negara Amerika Latin. Riset dilakukan atas 7 partai politik, yaitu Partai Demokrat, Golkar, PDIP, PKS, PAN, PKB dan Partai Hanura.

Pemilihan partai tersebut dilakukan secara sengaja (purposive sampling). Metode yang digunakan adalah dengana mengirim permohonan data melalui surat, kunjungan langsung ke kantor partai, dan wawancara. "Pengumpulan data dilakukan pada Juli-September 2009," imbuh Teten.

Dia menjelaskan, meski sudah memadai, sistem regulasi pendanaan politik di Indonesia dalam beberapa aspek masih sangat kurang. "Kekurangan yang paling besar adalah tidak diaturnya standar pelaporan keuangan partai yang baku," kata mantan Koordinator ICW ini menambahkan.

Tata kelola pendanaan politik, menurut Teteng, sangat menentukan independensi dan kualitas repreaentasi di parlemen. "Tidak adanya transparansi dan sakuntabilitas merupakan indikasi bahwa anggota parlemen sangat mudah dikuasai oleh kepentingan pemilik modal di negeri ini," pungkas Teten.
(anw/sho)