Detik.com News
Detik.com
Rabu, 11/11/2009 12:41 WIB

TNI AD Akan Bentuk Kodam Baru di Kalbar & Papua video foto

Ramadhian Fadillah - detikNews
TNI AD Akan Bentuk Kodam Baru di Kalbar & Papua
Jakarta - TNI AD akan memekarkan komando teritorialnya. TNI AD bersiap untuk membentuk dua kodam baru, masing-masing di wilayah Kalbar dan Papua.

"Jadi di Kalbar. Yang di Papua insya Allah ada," ujar KSAD Letjen TNI George Toisutta di Mabes TNI AD, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (11/11/2009).

Selain itu, George mengaku masih akan melanjutkan kebijakan pendulunya Jenderal TNI Agustadi Sasongko untuk membangun TNI AD yang profesional. Untuk pemberantasan teroris, TNI AD siap bekerjasama dengan Kepolisian.

"Kita tetap bantu polisi walaupun dalam UU No 34/2004 tentang TNI itu juga salah satu tugas kita," kata dia.

Untuk alih bisnis TNI, TNI AD akan terus melanjutkan kebijakan pemerintah. "Kita jalankan. Tidak ada alasan TNI AD tidak melakukan itu," tegas George.

Namun George masih merahasiakan siapa yang akan menggantikan posisinya menjadi Panglima Kostrad (Pangkostrad). George saat ini merangkap jabatan sebagai Pangkostrad.

"Pergantian Pangkostrad dalam waktu dekat," tuturnya.

Calonnya siapa? "Belum tahu," elak George.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(nik/nrl)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 26/03/2015 12:35 WIB
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut Jumlah pengguna jaminan kesehatan nasional melonjak tajam pada tahun pertama penyelenggaraannya. Akibatnya, kondisi keuangan BPJS Kesehatan defisit. Klaim membengkak, lebih besar daripada premi yang diterima.
ProKontra Index »

Segera Revisi PP Ganti Rugi Salah Tangkap Rp 1 Juta!

Ganti rugi Rp 1 juta bagi korban salah tangkap dinilai sudah tidak layak lagi. Ahli pidana UII Dr Mudzakkir mengatakan PP No 27 Tahun 1983 memuat ketentuan yang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang. Untuk itu, Dr Mudzakkir mengusulkan PP itu harus diubah dan memasukkan ganti rugi sesuai dengan kurs terkini. Bila Anda setuju dengan usulan Dr Mudzakkir, pilih Pro!
Pro
100%
Kontra
0%