Tidak Hanya Kembalikan Uang, KPK Minta Depdagri Perbaiki Aturan

Jakarta Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menyetorkan uang upah pungut pajak Rp 95 miliar ke kas negara. Namun KPK meminta tidak hanya itu saja langkah yang dilakukan, aturan yang mengatur upah pungut pajak juga perlu diperbaiki.

"Kalau memang itu dari upah pungut, bagus dan berikutnya perlu segera diselesaikan perbaikan Permendagrinya," kata Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan Haryono Umar saat dihubungi lewat telepon," Selasa (10/11/2009).

Terkait kasus upah pungut ini, KPK juga memeriksa Gubernur Sulut Sinyo Hari Sarundajang. Ia dimintai keterangan dalam kapasitasnya sebagai Inspektorat Jenderal Depdagri tahun 2001-2005.

Sebelumnya, Mendagri Gamawan Fauzi menyerahkan Rp 95 miliar duit upah pungut pajak daerah melalui BPK. Upah pungut tersebut berasal dari hasil pajak yang disetorkan kepada para gubernur, bupati/wali kota, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pejabat di daerah memperoleh upah 5 persen dari pajak yang berhasil dipungut. Jumlah tersebut merupakan realisasi penerimaan pajak daerah, meliputi pajak kendaraan bermotor/bea balik nama kendaraan bermotor (PKB/ BBNKB), pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB), dan pajak penerangan jalan (PPJ).

Berdasar data Badan Pemeriksa Keuangan, sejak 2001 hingga Agustus 2008 Departemen Dalam Negeri menerima biaya pemungutan pajak daerah dari seluruh provinsi senilai Rp 278,13 miliar. Ketentuan upah pungut itu diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri No 27 tahun 2002, dan terakhir melalui Peraturan Menteri No 9 tahun 2006 tentang Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah.

Tapi, Badan Pemeriksa Keuangan menilai upah pungut itu bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah.

Dengan setoran Rp 95 miliar, berarti masih ada sisa upah pungut sebesar Rp 183,13 miliar.

(mad/ndr)