Komisi III Setuju Tingkatkan Anggaran Kejagung

Jakarta Jaksa Agung Hendarman Supandji meminta tambahan dana Kejagung dari Rp 1,9 triliun menjadi Rp 10 triliun untuk mereformasi birokrasi di tubuh Korps Adhyaksa itu. Komisi III DPR menyetujui usulan peningkatan anggaran itu namun jumlahnya belum ditentukan.

"Dalam rangka peningkatan kinerja Kejaksaan RI, Komisi III berusaha meningkatkan anggaran sekaligus mendesak Jaksa Agung mengambil langkah-langkah tegas dan terukur untuk membersihkan Kejaksaan dari praktek mafia hukum yang telah menjauhkan rakyat dari rasa keadilan," kata Wakil Ketua Komisi III Aziz Syamsudin.

Aziz membacakan kesimpulan raker Komisi III DPR dengan Kejagung di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2009).

Komisi III belum memastikan berapa peningkatan anggaran yang akan
diberikan kepada Kejagung. Dalam raker Senin (9/11/2009) kemarin Jaksa Agung Hendarman Supandji mengatakan idealnya anggaran Kejagung adalah Rp 10 triliun. Namun jika tidak mencapai itu, Kejagung meminta minimal Rp 5 triliun.

Peningkatan anggaran Kejagung ini adalah 1 dari 4 kesimpulan raker Komisi III dengan Kejagung. Kesimpulan yang lain adalah Komisi III mendesak Kejagung mengoptimalkan realisasi anggaran yang baru terserap 65,59 persen per-31 Oktober 2009.

"Sehubungan dengan reliasasi anggaran, Komisi III meminta Jaksa Agung mengoptimalkan realisasi anggaran tahun 2009 sesuai rencana anggaran yang sudah ditetapkan dengan tetap berbasis pada kinerja dan memperhatikan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi," kata Aziz.

Kesimpulan yang lain lagi adalah Komisi III mendesak Kejagung menangani kasus Bibit dan Chandra dan kasus-kasus lain serta memutuskan kelanjutan kasus tersebut sesuai kewenangan Kejagung dalam melaksanakan fungsi penuntutan.

Terakhir, Komisi III akan mengundang Kejagung, Polri, dan KPK untuk duduk bersama guna membicarakan pemberantasan korupsi, termasuk kasus Bibit dan Chandra.

(sho/nik)