Dukung KPK, Mahasiswa Yogya Arak 'Buaya' ke DPRD

Yogyakarta Aksi mendukung KPK masih berlangsung di Yogyakarta. Ratusan orang mahasiswa mendatangi gedung DPRD DIY saat pelantikan ketua dan wakil ketua DPRD DIY. Mereka meminta anggota dewan melakukan kontrak politik mendukung gerakan antikorupsi.

Ratusan mahasiswa tersebut terdiri dari Aliansi Kaum Muda Islam Yogyakarta, gabungan anggota Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) DIY, HMI MPO Cabang Yogyakarta dan Pelajar Islam Indonesia (PII) Yogyakarta. Mereka menggelar aksi di gedung DPRD DIY, di depan pintu kantor Gubernur DIY di Kepatihan dan di sepanjang kawasan Malioboro, Senin (9/11/2009).

Aksi dimulai dari Taman Parkir Abu Bakar Ali menuju gedung DPRD DIY yang berjarak sekitar 500 meter. Aksi ini mendapat pengwalan ketat aparat Poltabes Yogyakarta. Sebab di gedung dewan sedang berlangsung acara pelantikan ketua dan wakil ketua DPRD DIY yang dihadiri Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Muspida DIY.

Selain membawa poster, spanduk dan bendera masing-masing organisasi, massa juga membawa sebuah boneka buaya. Boneka itu ditempat di depan barisan massa. Beberapa demonstran mengenakan topeng anggota Komisi III DPR RI.

Aparat melakukan penghadangan saat massa mencoba masuk ke halaman gedung dewan. Koordinator aksi, Anang, dari DPD IMM DIY kemudian menemui staf sekretariat dewan. Dia meminta izin masuk untuk bertemu dengan Sultan dan ketua dan wakil ketua dewan. Namun massa baru diizinkan masuk setelah acara selesai. Mereka kemudian menggelar orasi di depan pintu gerbang yang dijaga ketat aparat.

Anang dalam orasinya menyatakan, para mahasiswa prihatin atas kemelut yang terjadi pada tiga aparat penegak hukum Indonesia yakni polisi, kejaksaan, dan KPK. Karena itu harus ada reformasi institusi penegak hukum agar Indonesia benar-benar bebas dari mafia peradilan.

"Berantas mafia peradilan beserta markus-markus (makelar kasus) yang masih bergentayangan," ungkap Anang.

Para mahasiswa juga menuntut Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri di copot, mendesak Polri berada di bawah Depdagri dan kejaksaan di bawah Depkumham.

"Kita juga jangan lengah dengan kasus KPK saat ini. Sebab masih ada kasus yang harus diusut tuntas yakni kasus Bank Cantury," kata Anang mengingatkan.

Massa tidak bisa bertemu dengan Sultan karena telah meninggalkan gedung DPRD DIY. Mereka hanya ditemui oleh Ketua DPRD DIY, Yoeke Indra dan wakil ketua DPRD lainnya di teras lobi gedung dewan.

(bgs/djo)