Menteri Wanita Malaysia Kecam Majikan Zalim

Kuala Lumpur Kasus kekerasan terhadap pembantu rumah tangga asal Indonesia menjadi perhatian serius Pemerintah Malaysia. Dalam kunjungan ke penampungan TKW di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur, Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Shahrizat Abdul Jalil mengatakan pemerintah Malaysia tidak akan memaafkan majikan yang berbuat kejam terhadap pembantunya.

"Message yang ingin saya sampaikan di sini adalah pemerintah Malaysia memandang serius isu penyiksaan terhadap pembantu rumah tangga, baik korban adalah warga Malaysia ataupun asing. Apalagi isu pembantu asing ini," kata Shahrizat di KBRI Kuala Lumpur, Kamis (5/11/2009).

Ketua Wanita UMNO ini menyesalkan tindakan majikan di Malaysia yang berlaku kejam dan zalim kepada pembantu-pembantunya, terutama pembantu dari Indonesia. Bagi Shahrizat, perbuatan kejam terhadap pembantu hanya dilakukan segelintir majikan saja.

"Saya sangat sedih karena segelintir majikan yang berbuat keji dan zalim memberi nama tidak baik kepada majikan-majikan lain yang melindungi pembantu mereka bahkan menjadikan bagian dari keluarga. Karena segelintir ini, nila setitik rusak susu sebelanga,"cetusnya.

Dia mengungkapkan, mendapat feed back dari majikan-majikan lainnya di Malaysia yang resah karena munculnya kasus penyiksaan pembantu yang mencemarkan nama mereka. Oleh karena itu, dia kembali menegaskan, Kementerian Peranan Wanita Malaysia tidak akan memberikan toleransi untuk menindak mereka yang terlibat dalam kasus penyiksaan dan mesti dihadapkan ke pengadilan.

"Undang-undang di Malaysia untuk semua, baik pembantu, majikan, orang malaysia ataupun warga asing, kalau melanggar UU tidak ada toleransi. Kita tidak boleh biar segelintir ini mencemarkan nama yang lain.Karena ini bukan menjadi nilai-nilai orang malaysia pada umumnya," ujarnya.

Duta Besar RI untuk Malaysia, Da'i Bachtiar menyatakan, jumlah kasus pembantu rumah tangga asal Indonesia di Malaysia selama 2009 hingga Oktober mengalami peningkatan dibanding 2008.

"Tahun 2008 jumlah mencapai 854 kasus. Untuk 2009 sampai Oktober mencapai 1.000 kasus," ungkapnya.

Sebanyak 70 persen diantaranya merupakan kasus tidak dibayarkan gaji oleh majikan. Sedangkan sisanya beragam kasus termasuk penganiayaan dan kekerasan oleh majikan.

Sementara jumlah TKW yang ditampung di shelter KBRI Kuala Lumpur mencapai 126 orang dan 5 bayi. 15 TKW diantaranya adalah pembantu rumah tangga yang mengalami kekerasan dan penganiayaan oleh majikannya. Sedangkan sisanya pembantu yang mengalami kejahatan lain seperti tidak dibayarkan gaji, kerja over time dan kabur dari majikan. Mereka sementara ditampung di shelter KBRI hingga selesainya proses hukum.

Sejak shelter dibangun 2004, KBRI Kuala Lumpur setiap tahunnya menerima laporan kasus-kasus TKI mencapai 600 hingga 1.000 kasus. 70 persen di antaranya adalah kasus tidak dibayarkan gaji oleh majikan.

Dalam kesempatan itu, Da'i menyerahkan satu bundel dokumen kasus TKW selama 2008-2009 yang berjumlah lebih kurang 1.800 kasus kepada Shahrizat untuk disampaikan ke dalam rapat kabinet Malaysia.

"Atas arahan Perdana Menteri Malaysia Najib Tun Razak dan kabinet, dimana saya diminta untuk melakukan kunjungan ke shelter di KBRI. Isu yang melibatkan wanita terutama kasus-kasus pembantu rumah tangga, kementerian saya bertanggung jawab untuk menyelesaikan isu-isu yang relevan. Supaya saya dapat membuat satu laporan terperinci kepada kabinet," dia menandaskan.
(rmd/irw)