Jamaah Calhaj Nonkuota Datang Tanpa Koordinasi BPIH

Jakarta Mulai berdatangannya para jamaah calon haji nonquota sejak Selasa (3/11/2009) lalu dinilai tanpa koordinasi dengan Badan Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Departemen Agama. Saat ini sudah ada 80 orang jamaah nonkuota yang berada di Arab Saudi.

Jamaah calon hajo nonkuota ini merupakan jamaah calon haji bukan reguler yang dikelola BPIH atau BPIH khusus. Namun begitu, Kepala Daerah Kerja (Daker) Jeddah Subhan Cholid mengaku pihaknya tidak bisa melarang kedatangan mereka.

"Sampai saat ini yang terpantau 80 orang, tidak tahu kalau ada yang menyelinap masuk. Kami jelas tidak bisa melarang mereka, karena mereka mendapat visa yang dikeluarkan pihak Saudi yang berwenang untuk itu. Mereka ada, ya, karena ada yang mengeluarkan visa, walapun kesepakatan RI dan Arab Saudi Visa hanya akan dikeluarkan yang sesuai kuota," kata Subhan Cholid kepada wartawan Media Center Haji di Bandara King Abdul Aziz, Jeddah, Rabu (5/11/2009) malam.

Menurut Subhan, walaupun mereka di luar koordinasi PPIH, tapi karena mereka warga Indonesia, dan sudah bersedia membayar biaya resmi Maktab Wukalla 1.029 Riyal, maka mereka juga ditemani dan dibimbing petugas haji yang siaga di Bandara KAA.

Dari percakapan dengan sejumlah petugas, banyak jamaah nonkuota yang masih bingung tentang pelayanan seperti apa yang akan mereka dapatkan.

"Kita hanya berharap mereka mendapatkan pelayanan yang layak sesuai dengan apa yang mereka bayarkan, bukan mendapatkan janji-janji yang ujung-ujungnya tidak terbukti dan akan merepotkan kita. Kalau memang tidak ada masalah dalam berbagai hal akomodasi di Saudi, ya, tidak apa-apa," jelas Subhan lagi.

Sementara itu menurut Wakil Kepala Daker Jeddah Tamriyanto, saat ngobrol-ngobrol para jemaah tersebut justru banyak bertanya tentang akomodasi jamaah calon haji BPIH dan BPIH khusus.

"Kami jelaskan dan banyak mereka yang baru tahu. Kami adem-ademkan mereka agar tidak tambah bingung. Kami juga kasihan karena mereka banyak yang belum tahu secara rinci apa-apa yang akan mereka dapatkan. Kita arahkan agar mereka juga tahu itu, sehingga jangan sampai mereka dirugikan. Karena mereka juga banyak yang membayar sampai Rp 50 sampai Rp 60 juta," ungkapnya.

Dijelaskan Tamriyanto, banyak di antara mereka mengaku tertarik ikut berhaji cara ini karena tidak sabar menunggu antrean berangkat haji yang sampai tiga sampai empat tahun. Serta mendapat janji bahwa akan mendapatkan layanan lebih bagus daripada BPIH biasa tapi lebih murah ongkosnya daripada BPIH Khusus.

"Yang penting kita sudah ada data, siapa yang mengurus mereka. Jadi bila ada ketidakberesan, ya masyarakat harus hati-hati dengan pihak-pihak yang istilahnya menelantarkan jemaahnya. Semoga tidak ada masalah lah," pungkasnya. (zal/irw)