Presiden Didesak Copot Kapolri dan Jaksa Agung

Medan Sekitar 50-an orang dari berbagai elemen masyarakat di Medan, berdemo di DPRD Sumut. Mereka menuntut Psesiden SBY untuk mencopot Kapolri dan Jaksa Agung terkait kasus yang dialami dua anggota KPK Bibit dan Chandra.

Massa pendemo mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Peduli KPK (AMPKPK) Sumatera Utara. Elemennya terdiri dari Kontras Sumut, PBHI, LBH Medan, Fitra, Elsaka, Pusham Unimed dan beberapa lainnya.

Aksi demo yang berlangsung Kamis (5/11/2009) sore tersebut, dimulai dengan orasi di bundaran Jl. Gatot Subroto, Medan. Selanjutnya dari mereka massa long march sekitar 500 meter menuju gedung DPRD Sumut di Jl. Imam Bonjol.

Dalam orasinya, massa menyatakan mendukung sepenuhnya langkah-langkah yang dilakukan KPK dalam melakukan pemberantasan korupsi. Penangguhan penahanan terhadap Bibit dan Chandra serta pembentukan Tim 8 oleh Presiden, tidak akan berarti jika tidak ada proses hukum terhadap pencipta skenario di balik kriminalisasi KPK.

"Patut diduga kriminalisasi terhadap petinggi KPK itu merupakan sebuah konspirasi tinggi untuk melumpuhkan peranan KPK. Kekisruhan ini telah mengakibatkan upaya KPK melakukan tugas-tugas pemberantasan korupsi mengalami kemandekan," kata Efendi Panjaitan, salah satu peserta aksi.

Sebab itu dalam tuntutannya, massa meminta agar dihentikan kriminalisasi terhadap KPK, reformasi total di tubuh Polri dan Kejaksaan Agung dan pencopotan terhadap Kapolri dan Jaksa Agung. Selain itu massa pun mendesak KPK agar tetap bertugas seperti sedia kala dan mengusut dugaan korupsi di Sumut, termasuk yang diduga dilakukan Walikota Siantar dalam kasus tukar-guling SMA Negeri 4 Siantar

(rul/djo)