detikcom
QuickCount Persentase Sampel
  • 6,90%
  • 9,20%
  • 6,90%
  • 18,90%
  • 14,30%
  • 11,80%
  • 9,70%
  • 7,50%
  • 6,70%
  • 5,40%
  • 1,60%
  • 1,10%
  • Last Updated : Kamis, 10 April 2014 18:39 , Sumber : Cyrus Network dan CSIS
  • 6.67%
  • 9.44%
  • 6.61%
  • 18.65%
  • 14.86%
  • 11.40%
  • 10.26%
  • 7.60%
  • 6.52%
  • 5.41%
  • 1.60%
  • 0.97%
  • Last Updated : Minggu, 20/04/2014 11:36 , Sumber : Radio Republik Indonesia
Rabu, 04/11/2009 16:33 WIB

Menang di PN dan PT, Anggodo Punya Kasus Melawan Perhutani di MA

Arifin Asydhad - detikNews
Halaman 1 dari 2
Jakarta - Anggodo Widjojo yang memiliki banyak teman aparat penegak hukum, ternyata tidak hanya kali ini berurusan dengan hukum. Hingga saat ini, Anggodo masih memiliki kasus hukum melawan Perum Perhutani. Sekarang, kasus ini masih diproses di Mahkamah Agung (MA).

Kasus ini merupakan gugatan wanprestasi PT Sapta Wahana Mulia milik Anggodo. Perkara ini telah disidangkan di PN Jakarta Pusat dan telah diputus dengan nomor perkara PN 273/Pdt.G/2006/PN.Jkt.Pst tahun 2007 lalu. Oleh PN Jakarta Pusat, Anggodo dimenangkan. Perhutani harus membayar denda Rp 38 miliar ke Anggodo.

Terhadap putusan ini, Perhutani tidak terima dan kemudian mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi (PT DKI). Namun, pada Agustus 2007, PT DKI juga telah mengeluarkan putusan dengan nomor perkara PT 192/Pdt/2007/PT DKI yang menguatkan putusan PN Jakarta Pusat.

Atas putusan yang memenangkan Anggodo, Perhutani mengajukan kasasi ke MA. Informasi yang didapatkan detikcom, hingga Rabu (4/11/2009), MA belum memutus proses kasasi Perhutani melawan Anggodo ini.

Dari data yang ditampilkan di website perhutani, kasus ini bermula dari gugatan wanprestasi terhadap Perhutani oleh Anggodo melalui perusahaannya, PT Sapta Wahana Mulia pada 2007. Gugatan wanprestasi ini dilakukan Anggodo terkait perjanjian kerja sama industri kayu yang akan ditingkatkan dengan pembentukan patungan, antara PT Sapta Wahana Mulia dan PT Perhutani.

Menurut kuasa hukum Perhutani, gugatan Anggodo itu seharusnya tidak layak, karena sebenarnya perusahaan patungan yang akan diberi nama PT Perhutani Wahana Industri itu belum terbentuk. Perusahaan itu belum mendapat izin dari Menneg BUMN.

Tentang vonis PN Jakarta Pusat dan PT DKI yang mengharuskan Perhutani membayar denda Rp 38 miliar kepada Anggodo, tim hukum Perhutani menilai hakim di PN Dan PT sama sekali mengabaikan fakta-fakta hukum yang diajukan dalam persidangan. Fakta-fakta itu antara lain:Next

Halaman 1 2

Ikuti berbagai berita menarik yang terjadi hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.15 WIB

(asy/nrl)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 17/04/2014 12:31 WIB
    Dirut PT KCJ: Jangan Dulu Berharap Kereta Tepat Waktu
    Gb "PT KAI menggunakan track untuk kereta penumpang dan barang. Komuter di track yang sama. Dan jangan berharap ada ketepatan waktu jika rel digunakan bersama," kata Dirut PT KCJ Tri Handoyo.
ProKontra Index »

Bagi-bagi Kursi dan Menteri Itu Tidak Baik

Calon presiden PDIP Jokowi bertekad menguatkan sistem presidensial jika nanti terpilih. Jokowi menegaskan koalisi yang dibangunnya bukanlah koalisi bagi-bagi kursi dan jatah menteri. Dia mengatakan, yang akan diajak koalisi adalah partai-partai yang siap bekerja sama membangun bangsa dan negara tanpa meminta jatah kekuasaan. Bila Anda setuju dengan gagasan Jokowi, pilih Pro!
Pro
79%
Kontra
21%