detikcom
Rabu, 04/11/2009 16:33 WIB

Menang di PN dan PT, Anggodo Punya Kasus Melawan Perhutani di MA

Arifin Asydhad - detikNews
Halaman 1 dari 2
Jakarta - Anggodo Widjojo yang memiliki banyak teman aparat penegak hukum, ternyata tidak hanya kali ini berurusan dengan hukum. Hingga saat ini, Anggodo masih memiliki kasus hukum melawan Perum Perhutani. Sekarang, kasus ini masih diproses di Mahkamah Agung (MA).

Kasus ini merupakan gugatan wanprestasi PT Sapta Wahana Mulia milik Anggodo. Perkara ini telah disidangkan di PN Jakarta Pusat dan telah diputus dengan nomor perkara PN 273/Pdt.G/2006/PN.Jkt.Pst tahun 2007 lalu. Oleh PN Jakarta Pusat, Anggodo dimenangkan. Perhutani harus membayar denda Rp 38 miliar ke Anggodo.

Terhadap putusan ini, Perhutani tidak terima dan kemudian mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi (PT DKI). Namun, pada Agustus 2007, PT DKI juga telah mengeluarkan putusan dengan nomor perkara PT 192/Pdt/2007/PT DKI yang menguatkan putusan PN Jakarta Pusat.

Atas putusan yang memenangkan Anggodo, Perhutani mengajukan kasasi ke MA. Informasi yang didapatkan detikcom, hingga Rabu (4/11/2009), MA belum memutus proses kasasi Perhutani melawan Anggodo ini.

Dari data yang ditampilkan di website perhutani, kasus ini bermula dari gugatan wanprestasi terhadap Perhutani oleh Anggodo melalui perusahaannya, PT Sapta Wahana Mulia pada 2007. Gugatan wanprestasi ini dilakukan Anggodo terkait perjanjian kerja sama industri kayu yang akan ditingkatkan dengan pembentukan patungan, antara PT Sapta Wahana Mulia dan PT Perhutani.

Menurut kuasa hukum Perhutani, gugatan Anggodo itu seharusnya tidak layak, karena sebenarnya perusahaan patungan yang akan diberi nama PT Perhutani Wahana Industri itu belum terbentuk. Perusahaan itu belum mendapat izin dari Menneg BUMN.

Tentang vonis PN Jakarta Pusat dan PT DKI yang mengharuskan Perhutani membayar denda Rp 38 miliar kepada Anggodo, tim hukum Perhutani menilai hakim di PN Dan PT sama sekali mengabaikan fakta-fakta hukum yang diajukan dalam persidangan. Fakta-fakta itu antara lain:Next

Halaman 1 2

Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(asy/nrl)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Selasa, 27/01/2015 16:57 WIB
    Menteri Yohana Yembise: Kekerasan Anak Akibat Nikah Muda
    Gb Bagi Yohana Susana Yembise, jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kepercayaan sekaligus menjadi simbol perjuangan atas dominasi adat di Papua, yang umumnya didominasi laki-laki. Yohana juga mengkhawatirkan tingkat kekerasan anak yang makin memprihatinkan.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
68%
Kontra
32%
MustRead close