Detik.com News
Detik.com

Rabu, 04/11/2009 16:33 WIB

Menang di PN dan PT, Anggodo Punya Kasus Melawan Perhutani di MA

Arifin Asydhad - detikNews
Halaman 1 dari 2
Menang di PN dan PT, Anggodo Punya Kasus Melawan Perhutani di MA
Jakarta - Anggodo Widjojo yang memiliki banyak teman aparat penegak hukum, ternyata tidak hanya kali ini berurusan dengan hukum. Hingga saat ini, Anggodo masih memiliki kasus hukum melawan Perum Perhutani. Sekarang, kasus ini masih diproses di Mahkamah Agung (MA).

Kasus ini merupakan gugatan wanprestasi PT Sapta Wahana Mulia milik Anggodo. Perkara ini telah disidangkan di PN Jakarta Pusat dan telah diputus dengan nomor perkara PN 273/Pdt.G/2006/PN.Jkt.Pst tahun 2007 lalu. Oleh PN Jakarta Pusat, Anggodo dimenangkan. Perhutani harus membayar denda Rp 38 miliar ke Anggodo.

Terhadap putusan ini, Perhutani tidak terima dan kemudian mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi (PT DKI). Namun, pada Agustus 2007, PT DKI juga telah mengeluarkan putusan dengan nomor perkara PT 192/Pdt/2007/PT DKI yang menguatkan putusan PN Jakarta Pusat.

Atas putusan yang memenangkan Anggodo, Perhutani mengajukan kasasi ke MA. Informasi yang didapatkan detikcom, hingga Rabu (4/11/2009), MA belum memutus proses kasasi Perhutani melawan Anggodo ini.

Dari data yang ditampilkan di website perhutani, kasus ini bermula dari gugatan wanprestasi terhadap Perhutani oleh Anggodo melalui perusahaannya, PT Sapta Wahana Mulia pada 2007. Gugatan wanprestasi ini dilakukan Anggodo terkait perjanjian kerja sama industri kayu yang akan ditingkatkan dengan pembentukan patungan, antara PT Sapta Wahana Mulia dan PT Perhutani.

Menurut kuasa hukum Perhutani, gugatan Anggodo itu seharusnya tidak layak, karena sebenarnya perusahaan patungan yang akan diberi nama PT Perhutani Wahana Industri itu belum terbentuk. Perusahaan itu belum mendapat izin dari Menneg BUMN.

Tentang vonis PN Jakarta Pusat dan PT DKI yang mengharuskan Perhutani membayar denda Rp 38 miliar kepada Anggodo, tim hukum Perhutani menilai hakim di PN Dan PT sama sekali mengabaikan fakta-fakta hukum yang diajukan dalam persidangan. Fakta-fakta itu antara lain:Next

Halaman 1 2

Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(asy/nrl)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 17/04/2015 20:40 WIB
    Wawancara
    Luhut Panjaitan: Persiapan KAA Super Singkat
    Luhut Panjaitan: Persiapan KAA Super Singkat Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) Luhut Binsar Panjaitan ditunjuk sebagai penanggung jawab peringatan 60 tahun KAA. Hanya tersedia waktu kurang lebih 6 minggu bagi panitia untuk mengadakan persiapan.
ProKontra Index »

Jokowi Presiden Pilihan Rakyat, Bukan Presiden Partai!

Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri mengungkap hukum demokrasilah yang mengatur presiden dan wapres ikut garis politik partai. Namun pengamat politik Universitas Paramadina Hendri Satrio membantah pernyataan Mega, karena presiden adalah pilihan rakyat, bukan presiden partai. Bila Anda setuju dengan pendapat Hendri Satrio, pilih Pro!
Pro
94%
Kontra
6%