detikcom
Selasa, 03/11/2009 09:32 WIB

Bibit & Chandra Ditahan

Sidang MK Bisa Diikuti Langsung Lewat Internet

Shohib Masykur - detikNews
Jakarta - Persidangan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengagendakan pembukaan rekaman yang diduga berisi rekayasa kriminalisasi KPK bisa diakses oleh publik secara langsung lewat internet. Live streaming persidangan itu bisa dilihat di website MK.

"Semua sidang MK bisa dilihat secara live dari website MK," kata Sekjen MK Janedjri M Gaffar saat dihubungi detikcom, Selasa (3/10/2009).

Live streaming sidang yang akan dimulai pukul 11.00 WIB itu bisa disaksikan di www.mahkamahkonstitusi.go.id. Di menu bagian atas terdapat pilihan 'MK-TV' yang ketika diklik akan muncul 'live streaming.'

Setelah menu itu terbuka, akan muncul tampilan bertuliskan 'Live Streaming Mahkamah Konstitusi.' Selanjutnya dari 4 kolom yang muncul, hanya 'Conference ID' yang perlu diisi dengan nomor antara 1 sampai 3. Angka 1, 2, atau 3 ini berfungsi untuk memilih kamera di ruang sidang yang kita inginkan.

Setelah itu klik tombol 'stream this conference' yang ada di bawah kolom. Maka akan muncul video player yang akan memutar persidangan yang tengah berjalan di MK secara live.

Selain live streaming di website ini, MK juga menyediakan perangkat video conference yang tersebar di 34 kota. Jika ada permintaan dari daerah agar dilaksanakan video conference, MK bisa memfasilitasinya.

Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(sho/nrl)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 02/10/2014 14:12 WIB
    Ridwan Hasan Saputra: Matematika Sulit, Itu Fitnah
    Gb Pekan lalu, media sosial dihebohkan menyusul kabar tentang tugas matematika seorang siswa sekolah dasar bernama Habibi, yang mendapat nilai merah dari gurunya. Habibi disalahkan sang guru karena menuliskan bahwa 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 4x6, bukan 6x4.
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
59%
Kontra
41%