Komisi II DPR Gulirkan Wacana Revisi UU untuk Pecat Anggota KPU

Jakarta Wacana revisi terbatas atas UU No 22/2007 tentang Penyelenggara Pemilu dalam rangka memberhentikan anggota KPU digulirkan oleh Komisi II DPR. Para anggota Komisi II menilai terdapat banyak kekurangan dalam penyelenggaraan pemilu sehingga harus ada punishment politik bagi penyelenggara.

"Di Komisi II, kelihatannya hampir semua sama. Kita tidak memandang dari fraksi mana. Semua berpendapat KPU tidak profesional," kata Ketua Komisi II DPR Burhanuddin Napitupulu (Burnap) usai RDPU dengan para pemerhati pemilu di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (28/10/2009).

Menurut Burnap, dengan adanya sikap ini, mayoritas anggota Komisi II menghendaki agar KPU diberi punishment. Salah satu langkahnya adalah dengan cara merevisi UU Penyelenggara Pemilu agar dimungkinkan pemberhentian anggota KPU sebelum masa tugasnya habis pada 2013.

Langkah ini diambil karena secara hukum dengan UU yang ada sekarang tidak dimungkinkan penggantian anggota KPU di tengah jalan. Karena itu, langkah yang mungkin diambil adalah langka politik dengan merevisi UU.

"Yang paling aman adalah revisi terbatas terhadap pasal yang berkaitan dengan pengangkatan anggota KPU supaya bisa mempercepat pemberhentian," tutur Burnap.

Pemberhentian di tengah jalan ini juga dimaksudkan agar memberi waktu lebih kepada anggota KPU yang baru untuk mempersiapkan penyelenggaraan Pemilu 2014. Sebab jika menunggu masa tugas habis di 2013, anggota KPU yang baru tidak akan punya cukup waktu untuk mempersiapkan pemilu.

Namun demikian, rencana pengajuan revisi terbatas ini belum merupakan sikap resmi Komisi II. Usulan ini akan dibawa lebih dulu ke masing-masing fraksi untuk selanjutnya tiap fraksi mengambil sikap. Setelah itu barulah Komisi II akan mengambil sikap secara resmi. Untuk keperluan ini, Komisi II juga akan mengundang KPU dan Depdagri guna diajak berdiskusi.

(sho/yid)