Jaksa Agung & Kapolri Harus Bertindak, Jangan Tunggu Masuk Penuntutan

Jakarta Transkrip rekaman tentang rekayasa kasus pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa menjadi info kuat untuk ditelusuri. Kapolri dan Jaksa Agung seharusnya mengambil tindakan tegas, dan jangan membiarkan kasus pimpinan KPK masuk tahap penuntutan.

"Rekaman ini bisa menjadi info yang cukup kuat agar Kapolri dan Jaksa Agung mengambil tindakan tegas jika memang ada aparatnya yang terlibat,"ujar Sekjen Transparency International Indonesia (TII) Teten Masduki.

Hal itu disampaikan Teten di Hotel Atlet Century, Jl Pintu Satu Senayan, Jakarta, Rabu (28/10/2009).

"Jangan sampai menunggu kasus ini masuk pada penuntutan, itu artinya sama saja membiarkan kriminalisasi terhadap KPK," imbuh Teten tegas.

Rekaman dan transkrip rekaman yang beredar di masyarakat dinilainya cukup kuat. Hal itu akan menunjukkan penetapan tersangka 2 pimpinan KPK itu lemah.

"Menurut saya, bukti rekaman ini cukup kuat. Ini akan terlihat bahwa penetapan tersangka terhadap 2 pimpinan KPK secara substansi itu lemah," tukasnya.

Namun jika transkrip rekaman yang beredar itu benar dan sesuai dengan yang dimiliki KPK, Teten menyayangkan bila transkrip bisa sampai bocor ke masyarakat. Seharusnya, KPK jangan membuka rekaman itu kepada publik karena dinilai tidak gentle.

"Seharusnya KPK mendesak untuk bertemu Kapolri dan Jaksa Agung. Pertemuan dilakukan secara tertutup, untuk mengungkapkan kebenaran dari rekaman ini. KPK kan punya fungsi supervisi untuk mengawasi Kejaksaan dan Kepolisian," kata Teten.

Apakah beredarnya transkrip dan rekaman ini menunjukkan banyaknya aparat penegak hukum yang terlibat kongkalikong dengan makelar kasus dalam penegakan hukum?

"Ya makelar kasus kantornya di Kejaksaan," timpal Teten.

(nwk/nrl)