SBY Harus Bersikap Soal Dugaan Konspirasi

Jakarta Presiden SBY diminta bersikap soal adanya dugaan rekayasa dalam kasus 2 wakil ketua KPK nonaktif Chandra Hamzah dan Bibit Samad Rianto. Pihak-pihak yang terlibat dalam konspirasi harus ditindak.

"Tindakan Presiden sebelumnya yang membentuk Perpu dengan alasan 'kegentingan memaksa' harus disadari oleh Presiden sebagai 'kegentingan yang direkayasa'," kata peneliti Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia (PSHK), Eryanto Nugroho, kepada detikcom, Selasa (27/10/2009).

Eryanto menegaskan, terungkapnya rekayasa kasus Chandra-Bibit merupakan ujian nyata bagi komitmen Presiden SBY dalam gerakan pemberantasan korupsi. Pernyataan SBY sebelumnya untuk bersikap netral, menjadi semakin tidak tepat dan perlu dipertanyakan.

Menurut Eryanto, jika pimpinan KPK yang memiliki posisi sangat khusus dalam penegakan hukum di Indonesia bisa dipermainkan dan dianiaya sedemikian rupa, bagaimana dengan masyarakat biasa. Oleh karena itu, ia menyarankan agar rekaman soal rekayasa tersebut dibongkar dan kasus Bibit-Chandra dihentikan.

"SP3 bagi Bibit-Chandra merupakan suatu keniscayaan. Polri harus kembali mengutamakan nama baik institusi yang profesional di atas kepentingan
sesaat individu beberapa oknum yang terlibat dalam konspirasi tersebut," tutupnya.

Transkrip rekaman yang beredar menyebutkan perbincangan orang yang suaranya mirip dengan Anggoro Widjojo dan adiknya, Anggodo, pejabat Kejagung berinisial W dan A, staf Kejaksaan berinisial I dan beberapa orang lainnya.

Rekaman itu menunjukkan adanya kedekatan hubungan antara oknum di Kejagung dengan buronan KPK.

Plt Ketua KPK Tumpak Hatorangan dalam jumpa pers Senin (26/10) malam menegaskan bahwa rekaman itu memang ada dan merupakan hasil penyelidikan kasus korupsi sistem komunikasi radio terpadu (SKRT) di Dephut dengan tersangka Anggoro Widjojo. Meski demikian dia menolak berkomentar saat ditanya apakah isi rekaman itu persis seperti yang beredar di media massa.

(mad/nrl)