PDIP Tolak Kenaikan Gaji Presiden & Menteri

Jakarta Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menolak rencana kenaikan gaji presiden dan menteri. PDIP merasa gaji mereka sudah cukup.

"Fraksi PDIP akan menolak itu. Saya rasa gaji menteri sudah cukup. Apalagi ada dana taktis yang besar. Ada transportasi, pakaian, mau makan juga ada uangnya," kata Sekjen PDIP Pramono Anung di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (26/10/2009).

Pramono pun menyayangkan usulan itu karena para menteri belum menunjukkan kinerja tapi sudah ada usulan kenaikan gaji.

"Bekerja saja belum, kok sudah ada polemik soal kenaikan gaji. Seharusnya kinerja berjalan dulu. Kemudian dilihat pantas atau tidak ada kenaikan gaji," ujarnya.

Pramono mengatakan, kondisi ekonomi Indonesia ke depan sedang dalam masa recovery. Kalau ada kenaikan gaji para menteri maka kebijakan itu akan jauh dari rasa keadilan. Seperti asumsi harga minyak di APBN 2010 sekitar US$ 60-63 per barel. Jika tahun depan menembus angka psikologis US$ 90-100 per barel itu akan menjadi beban anggaran yang berat.

"Hari ini sudah US$ 80 per barel. Satu tahun ke depan kondisi perekonomian kita tidaklah ringan. Rencana kenaikan akan menjadi beban berat bagi APBN," ungkapnya.

Kalau kenaikan gaji tersebut dijadikan alasan untuk meningkatkan kinerja, menurut Pramono, tanpa kenaikan gaji, para menteri sudah bersumpah untuk bekerja sungguh-sungguh. Apalagi jika dikait-kaitkan dengan besarnya gaji komisaris BUMN dibanding menteri.

"Alasan itu tidak tepat. Saya rasa saya melihat ini kontra produktif. Kalau reformasi harusnya keseluruhan jangan gaji menteri saja tapi bicara gaji birokrat," imbuhnya.
(gus/iy)