KPU Tak Serius Siapkan Aturan, Pengawasan Dana Kampanye Lemah

Jakarta Pengawasan dana kampanye Pileg dan Pilpres 2009 kemarin masih belum efektif. Komisi Pemilihan Umum (KPU) dinilai tidak serius menyiapkan aturan tentang dana kampanye ini.

"Tidak efektifnya pengaturan dana kampanye diterapkan juga disebabkan oleh
rendahnya keseriusan KPU dalam mempersiapkan aturan terkait pendanaan
kampanye," ujar anggota ICW Divisi Korupsi Politik Ibrahim Zuhdi Fahmy Badoh.

Hal itu dikatakannya dalam diskusi bertajuk Evaluasi Dana Kampanye Pemilu 2009 yang diselenggarakan ICW di Hotel Santika, Jl KS Tubun, Jakarta Barat, Rabu (21/10/2009).

Fahmy menjelaskan, akses dokumen pelaporan dana kampanye baru dapat diakses
publik setelah H+55 setelah laporan dana kampanye diserahkan ke Kantor
Akuntan Publik (KAP).

Rinciannya, laporan dana kampanye pemilu legislatif dan presiden diserahkan kepada KAP pada 15 hari setelah pemungutan suara, kemudian proses audit oleh KAP selama 30 hari, setelah itu hasil audit diserahkan ke peserta pemilu. 10 Hari kemudian KPU baru membuka hasil audit dana kampanye peserta pemilu kepada publik.

"Namun jenis dokumen yang didapatkan adalah hasil audit, bukan laporan daftar sumbangan. Pengumuman daftar sumbangan tidak disertai oleh publikasi belanja di awal dan di akhir masa kampanye," jelas Fahmi.

Sementara Komisioner KPU Syamsul Bahri mengatakan, komisioner KPU pun kesulitan untuk memperoleh hasil audit dana kampanye di internalnya sendiri. "Bahkan KPU pun secara internal sulit untuk mengakses dana kampanye," ungkapnya.

Selain Fahmy Badoh dan Syamsul Bahri, tampak dalam acara diskusi ini anggota Badan Pengawas Pemilu Wahidah Suaib, mantan Ketua Pansus RUU Pemilu Fery Mursyidan Baldan dan Direktur Eksekutif Center for Electoral Reform (Cetro) Hadar Nafis Gumay.

(mpr/nwk)