detikcom
QuickCount Persentase Sampel
  • 6,90%
  • 9,20%
  • 6,90%
  • 18,90%
  • 14,30%
  • 11,80%
  • 9,70%
  • 7,50%
  • 6,70%
  • 5,40%
  • 1,60%
  • 1,10%
  • Last Updated : Kamis, 10 April 2014 18:39 , Sumber : Cyrus Network dan CSIS
  • 6.67%
  • 9.44%
  • 6.61%
  • 18.65%
  • 14.86%
  • 11.40%
  • 10.26%
  • 7.60%
  • 6.52%
  • 5.41%
  • 1.60%
  • 0.97%
  • Last Updated : Rabu, 16/04/2014 20:06 , Sumber : Radio Republik Indonesia
Senin, 19/10/2009 17:42 WIB

Poligami

Menneg PP Baru Ditantang Revisi UU Perkawinan

Laurencius Simanjuntak - detikNews
Foto: wahidinstitute
Jakarta - Keberadaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dipandang tidak relevan lagi dengan persoalan yang dihadapi masyarakat Indonesia sekarang ini. Terlebih mengenai aturan yang memperbolehkan poligami.

Untuk itu, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan (Menneg PP) dalam kabinet mendatang ditantang untuk merevisi UU Perkawinan yang sudah berusia 35 tahun itu.

"Direvisi dengan menggunakan tafsir yang tepat," kata aktivis perempuan Nursyahbani Katjasungkana di Jakarta, Senin (19/10/2009).

Menurut mantan anggota DPR ini, aturan poligami dalam UU Perkawinan sebenarnya dimaksudkan sebagai 'pintu darurat' dari masalah yang dihadapi oleh pasangan suami istri. Misalnya, sang istri sakit-sakitan dan tidak bisa punya anak.

"Tapi (sekarang) ini kan seperti dibudayakan," ujarnya.

Rekomendasi komite The Convention on The Elimination of Discrimination Againts Women (CEDAW) untuk merevisi UU Perkawinan, katanya, tidak pernah direspon oleh Kemenneg PP selama ini. Oleh karenanya, Menneg PP mendatang diharapkan bisa mengajukan usulan RUU perbaikan tentang UU 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

"Sudah sampai 10 tahun(tidak direspon)," katanya.

Linda Agum Gumelar


Posisi Menneg dalam kabinet mendatang kemungkinan besar akan diisi Linda Agum Gumelar. Mantan istri petinggi militer Agum Gumelar ini sudah dipanggil SBY untuk diaudisi sebagai calon menteri.

Menurut Nursyahbani, nama Linda Agum Gumelar memang dipromosikan oleh sejumlah pemerhati masalah perempuan yang dikoordinir oleh mantan Menneg PP Anindyati Sulasikin Murpraptomo dan Habibie Centre.

"Dalam sebulan terakhir, kami cukup intensif bertemu, ketika ada isu Kemenneg PP akan disatukan degan Depkes dan Diknas. Dan ia salah satu yang kami promosikan," ujarnya.

Nursyahbani menambahkan Menneg PP haruslah memiliki pemahaman yang mendalam dan utuh tentang konsep diskriminasi gender, HAM, dan perempuan. "Ia harus memahamai situasi perempuan," pungkasnya.

Ratusan mahasiswa di universitas Samratulangi Manado saling serang. Belasan gedung perkuliahan hancur dan puluhan sepeda motor dibakar. Saksikan liputan lengkapnya dalam program "Reportase Malam" pukul 02.51 WIB hanya di Trans TV

(lrn/iy)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Bagi-bagi Kursi dan Menteri Itu Tidak Baik

Calon presiden PDIP Jokowi bertekad menguatkan sistem presidensial jika nanti terpilih. Jokowi menegaskan koalisi yang dibangunnya bukanlah koalisi bagi-bagi kursi dan jatah menteri. Dia mengatakan, yang akan diajak koalisi adalah partai-partai yang siap bekerja sama membangun bangsa dan negara tanpa meminta jatah kekuasaan. Bila Anda setuju dengan gagasan Jokowi, pilih Pro!
Pro
90%
Kontra
10%