Detik.com News
Detik.com

Senin, 19/10/2009 17:42 WIB

Poligami

Menneg PP Baru Ditantang Revisi UU Perkawinan

Laurencius Simanjuntak - detikNews
Menneg PP Baru Ditantang Revisi UU Perkawinan Foto: wahidinstitute
Jakarta - Keberadaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dipandang tidak relevan lagi dengan persoalan yang dihadapi masyarakat Indonesia sekarang ini. Terlebih mengenai aturan yang memperbolehkan poligami.

Untuk itu, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan (Menneg PP) dalam kabinet mendatang ditantang untuk merevisi UU Perkawinan yang sudah berusia 35 tahun itu.

"Direvisi dengan menggunakan tafsir yang tepat," kata aktivis perempuan Nursyahbani Katjasungkana di Jakarta, Senin (19/10/2009).

Menurut mantan anggota DPR ini, aturan poligami dalam UU Perkawinan sebenarnya dimaksudkan sebagai 'pintu darurat' dari masalah yang dihadapi oleh pasangan suami istri. Misalnya, sang istri sakit-sakitan dan tidak bisa punya anak.

"Tapi (sekarang) ini kan seperti dibudayakan," ujarnya.

Rekomendasi komite The Convention on The Elimination of Discrimination Againts Women (CEDAW) untuk merevisi UU Perkawinan, katanya, tidak pernah direspon oleh Kemenneg PP selama ini. Oleh karenanya, Menneg PP mendatang diharapkan bisa mengajukan usulan RUU perbaikan tentang UU 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

"Sudah sampai 10 tahun(tidak direspon)," katanya.

Linda Agum Gumelar


Posisi Menneg dalam kabinet mendatang kemungkinan besar akan diisi Linda Agum Gumelar. Mantan istri petinggi militer Agum Gumelar ini sudah dipanggil SBY untuk diaudisi sebagai calon menteri.

Menurut Nursyahbani, nama Linda Agum Gumelar memang dipromosikan oleh sejumlah pemerhati masalah perempuan yang dikoordinir oleh mantan Menneg PP Anindyati Sulasikin Murpraptomo dan Habibie Centre.

"Dalam sebulan terakhir, kami cukup intensif bertemu, ketika ada isu Kemenneg PP akan disatukan degan Depkes dan Diknas. Dan ia salah satu yang kami promosikan," ujarnya.

Nursyahbani menambahkan Menneg PP haruslah memiliki pemahaman yang mendalam dan utuh tentang konsep diskriminasi gender, HAM, dan perempuan. "Ia harus memahamai situasi perempuan," pungkasnya.

Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(lrn/iy)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Dukung Ahok Lawan Begal APBD DKI!

Perseteruan Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) dan DPRD DKI perihal 'dana siluman' dalam APBD 2015 menjadi perhatian publik. Berbagai gerakan warga dilancarkan untuk mendukung Ahok melawan begal APBD. Di sudut-sudut jalan terdapat berbagai spanduk mendukung Ahok. Salah satunya spanduk "#Kami Adalah Ahok, Lawan Begal APBD". Bila Anda setuju gerakan warga mendukung Ahok, pilih Pro!
Pro
98%
Kontra
2%