Detik.com News
Detik.com
Senin, 19/10/2009 10:44 WIB

Mutasi Polri, Dirkrimum & Kabid Humas Polda Metro Jaya Diganti

E Mei Amelia R - detikNews
Mutasi Polri, Dirkrimum & Kabid Humas Polda Metro Jaya Diganti
Jakarta - Rotasi di tubuh Polri terus bergulir. Termasuk mutasi di lingkungan Polda Metro Jaya. 2 Pejabat yang dipindahtugaskan yakni Dirkrimum Kombes Pol Mochammad Iriawan dan Kombes Pol Chryshnanda Dwilaksana.

Informasi yang diperoleh detikcom, Senin (19/10/2009), mutasi keduanya tertuang dalam Telegram Rahasaia (TR) bernomor TR/547-567/X/2009, tertanggal 17 Oktober 2009.

Kedua perwira menengah itu mendapatkan promosikan. Iriawan menjadi Wakil Direktur Keamanan dan Kejahatan Trans Nasional Bareskrim Mabes Polri, menggantikan posisi Kombes Carlo Brix Tewu.

Jabatan Iriawan di Polda Metro, digantikan Kombes Pol Idham Azis, yang semula menjabat sebagai Kapolres Jakarta Barat. Posisi Kapolres Jakarta Barat diisi Kombes Pol A Kamal Razak, yang sebelumnya menjabat Kapolres Samarinda.

Sedangkan Kombes Chryshnanda Dwilaksana yang semula menjabat sebagai Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, kini dipromosikan menjadi Direktur Lalulintas Polda Riau.

Jabatan polisi yang hobi melukis ini digantikan Kombes Boy Rafli Amar. Boy semula menjabat sebagai Kapoltabes Padang, Sumatera Barat.

Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(mei/ndr)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Senin, 23/02/2015 10:27 WIB
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif Wakil Kapolri Komjen Badrodin Haiti diusulkan Presiden Jokowi menjadi calon Kapolri. Komjen Badrodin mengakui masih banyak perbaikan yang perlu dilakukan di jajaran Polri. Dia juga dengan besar hati mengakui masih banyak penyimpangan yang perlu ditertibkan. Apa saja?
ProKontra Index »

MA Harus Turun Tangan Setop 'Sarpin Effect'!

Putusan hakim PN Jaksel Sarpin Rizaldi yang memperbolehkan status tersangka jadi materi gugatan praperadilan berpotensi menimbulkan kekacauan hukum di Indonesia. "MA harus menyetop. Segera batalkan putusan Sarpin. Kalau tidak, semua tersangka akan melakukan hal yang sama," jelas FH Unsoed Purwokerto, Prof Dr Hibnu Nugroho. Bila Anda setuju dengan Prof Hibnu, pilih Pro!
Pro
95%
Kontra
5%