Detik.com News
Detik.com
Senin, 19/10/2009 10:44 WIB

Mutasi Polri, Dirkrimum & Kabid Humas Polda Metro Jaya Diganti

E Mei Amelia R - detikNews
Mutasi Polri, Dirkrimum & Kabid Humas Polda Metro Jaya Diganti
Jakarta - Rotasi di tubuh Polri terus bergulir. Termasuk mutasi di lingkungan Polda Metro Jaya. 2 Pejabat yang dipindahtugaskan yakni Dirkrimum Kombes Pol Mochammad Iriawan dan Kombes Pol Chryshnanda Dwilaksana.

Informasi yang diperoleh detikcom, Senin (19/10/2009), mutasi keduanya tertuang dalam Telegram Rahasaia (TR) bernomor TR/547-567/X/2009, tertanggal 17 Oktober 2009.

Kedua perwira menengah itu mendapatkan promosikan. Iriawan menjadi Wakil Direktur Keamanan dan Kejahatan Trans Nasional Bareskrim Mabes Polri, menggantikan posisi Kombes Carlo Brix Tewu.

Jabatan Iriawan di Polda Metro, digantikan Kombes Pol Idham Azis, yang semula menjabat sebagai Kapolres Jakarta Barat. Posisi Kapolres Jakarta Barat diisi Kombes Pol A Kamal Razak, yang sebelumnya menjabat Kapolres Samarinda.

Sedangkan Kombes Chryshnanda Dwilaksana yang semula menjabat sebagai Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, kini dipromosikan menjadi Direktur Lalulintas Polda Riau.

Jabatan polisi yang hobi melukis ini digantikan Kombes Boy Rafli Amar. Boy semula menjabat sebagai Kapoltabes Padang, Sumatera Barat.

Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(mei/ndr)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
Berita Terbaru Indeks Berita ยป
  • Jumat, 17/04/2015 20:40 WIB
    Wawancara
    Luhut Panjaitan: Persiapan KAA Super Singkat
    Luhut Panjaitan: Persiapan KAA Super Singkat Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) Luhut Binsar Panjaitan ditunjuk sebagai penanggung jawab peringatan 60 tahun KAA. Hanya tersedia waktu kurang lebih 6 minggu bagi panitia untuk mengadakan persiapan.
ProKontra Index »

Jokowi Presiden Pilihan Rakyat, Bukan Presiden Partai!

Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri mengungkap hukum demokrasilah yang mengatur presiden dan wapres ikut garis politik partai. Namun pengamat politik Universitas Paramadina Hendri Satrio membantah pernyataan Mega, karena presiden adalah pilihan rakyat, bukan presiden partai. Bila Anda setuju dengan pendapat Hendri Satrio, pilih Pro!
Pro
94%
Kontra
6%