Minggu, 18/10/2009 15:11 WIB

Nila Juwita Anfasa Moeleok Calon Menkes?

Luhur Hertanto - detikNews
foto: Didit/detikcom
Jakarta - Perempuan kedua yang mengikuti 'audisi' calon menteri di Cikeas adalah Nila Juwita Anfasa Moeloek. Nila mengaku diajak bicara soal mengurangi angka kematian ibu, anak, dan pengurangan kemiskinan.

"Tadi Pak Boediono banyak mengatakan capaian MDG's yang harus kita capai pada 2015. Ya kan banyak kalau MDG's antara lain mengurangi angka kematian ibu, angka kematian anak, pengurangan kemiskinan dan lain-lain," ujar Nila kepada wartawan di Cikeas, Minggu (18/10/2009).

Nila yang datang mengenakan baju batik biru hijau ini mengaku belum tahu persis pos kementrian apa yang akan didudukinya. Nila mengaku dipanggil Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) baru sebatas calon saja.

"Saya dipanggil ke Cikeas sebagai calon. Detailnya belum, ini masih calon lo," ujarnya yang tampak canggung dikerumuni wartawan.

Nila adalah dokter spesialis mata lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (UI). Selain sebagai dokter, Nila tercatat masih sebagai ketua umum Dharma Wanita Pusat. Nila adalah istri mantan Menteri Kesehatan Farid Anfasa Moeloek.

Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(Rez/iy)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 22/08/2014 12:40 WIB
    ANS Kosasih: Fokus Pelayanan Prima TransJ, Kurangi 1 Juta Perjalanan di 2017
    Gb PT Transportasi Jakarta baru saja dibentuk pada Maret 2014 lalu. PT Transportasi Jakarta ini masih mengalami masa transisi dari BLU UP TransJakarta. Fokus mereka menggunakan teknologi untuk meningkatkan pelayanan menjadi prima hingga bisa mengurangi 1 juta perjalanan di tahun 2017 nanti.
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
85%
Kontra
15%