Kebebasan Pers Alami Kemajuan di Era SBY

Bangkok Kebebasan pers, berekspresi dan hak untuk mendapatkan informasi di Indonesia mengalami kemajuan pesat sepanjang era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Meski tetap memerlukan perbaikan dan kontrol, kebebasan pers di era SBY dianggap meningkat.

Demikian disampaikan anggota DPR RI periode 2009-2014 dari Fraksi Demokrat,
Ramadhan Pohan, dalam diskusi "The ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR): What Does It Mean for Free Expression, Press Freedom, and Access to Information in the Region?", di Bangkok, Thailand, Sabtu (17/10/2009).

Diskusi yang diikuti 20 anggota parlemen dan aktivis HAM, akademisi, dan wartawan negara-negara ASEAN tersebut diselenggarakan oleh The Southeast Asian Press Alliance (SEAPA), lembaga nonprofit yg mempromosikan kebebasan pers sejati di Asia Tenggara. Dari forum itu diharapkan akan berhasil dirumuskan rekomendasi bagi upaya perbaikan kebebasan berekspresi, kebebasan pers dan hak untuk mendapatkan informasi di kawasan Asia Tenggara.

"Sepanjang era pemerintahan SBY, sensor dan pembredelan media tidak lagi terjadi. Presiden justru memberikan contoh positif dengan menggunakan hak jawabnya ketika menemui kekeliruan dalam pemberitaan media," ujar Ramadhan.

"Tahun lalu, Presiden RI justru menerima penghargaan dari Dewan Pers atas upayanya dalam memperjuangkan kebebasan pers, ” jelas Ramadhan dalam forum regional tersebut.

Dia meyakinkan peserta diskusi bahwa Indonesia saat ini sudah sangat mampu untuk membangun kehidupan berdemokrasi dan berhasil menyelesaikan permasalahan terkait pelanggaran HAM berat di masa lalu.

Selain Ramadhan Pohan, diskusi tersebut juga dihadiri utusan dari Fraksi PKS Al Muzzamil Yusuf, anggota parlemen Kamboja, Mu Sochua serta Guru besar Universitas Chulalongkorn, Thailand, Prof Vitit Muntarbhorn dan DR. Sriprapha Petcharamesree. (anw/anw)