Rebutan Hak Suara Memanas

Jakarta Persaingan antara calon ketua umum Golkar kian panas. Saling jegal dalam hal penetapan aturan tata tertib rapat berlangsung sengit.

Dalam rapat paripurna I yang membahas masalah tata tertib dan pemilihan pimpinan Munas VIII terjadi perdebatan tentang siapa saja yang bisa memberikan suara dalam memilih ketua umum Golkar.

Dalam pasal 8 draft tata tertib disebutkan setiap ormas pendiri dan didirikan punya satu hak suara. Hal ini diprotes Haidir Nur, Ptl Sekretaris DPD I Kalbar.

"Harusnya ormas pendiri dan didirikan hanya punya satu suara," kata Haidir di sela-sela rapat paripurna satu di Hotel Labersa, Riau, Selasa (6/10/2009).

Haidir menjelaskan, aturan yang menentukan setiap ormas punya satu suara hanya ada pada Munas kali ini saja. Karena pada munas sebelumnya ormas hanya punya dua dua suara, yakni ormas pendiri satu suara dan ormas yang didirikan 1 suara.

"Logikanya, masa DPP punya 1 suara sama dengan ormas Kosgoro yang juga punya satu suara. Padahal ormas telah mati suri," katanya.

Santer dikabarkan kubu yang ingin agar seluruh ormas pendiri dan didirikan punya satu suara adalah kubu Surya Paloh karena disebut-sebut sebagian besar ormas dikuasai kubu Aburizal Bakrie.

(nal/iy)