Partisipasi Publik Rendah, Keterlibatan Aktif Anggota DPR Minim

Jakarta Bukan hanya secara substansi kontroversial, RUU Rahasia Negara juga bermasalah dari segi proses. Partisipasi publik dalam pembahasan RUU yang menyangkut hajat hidup orang banyak ini tergolong rendah. Selain itu, keseriusan anggota DPR juga minim mengingat banyak anggota yang tidak hadir dalam pembahasan.

Hal itu disampaikan Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang saat berbincang dengan detikcom melalui telepon, Selasa (15/9/2009). Berikut wawancara detikcom dengan Sebastian:

DPR akan segera mengesahkan RUU Rahasia Negara. Bagaimana pendapat Anda?

RUU Rahasia Negara ini kan sebuah RUU yang mau dibilang sangat penting iya, mau dibilang terkait langsung dengan masyarakt juga iya. Tetapi dari proses pembahasnya sepertinya kurang melibatkan partipasi publik.

Dan kalau RUU ini disahkan pasti punya konsekuensi banyak terkait proses pengembangan demokrasi di Indonesia karena itu terkait kebebasan pers, pemberantasan korupsi, upaya mengungkap pelaksanaan kebijakan oleh eksekutif, kebebasan berekspresi masyarakat, dan lain-lain. Dan itu adalah hal-hal penting dari demokrasi.

Tetapi kalau RUU ini disahkan di saat yang menurut saya tidak tepat, apalagi ini sengaja didesain supaya diketok saat perhatian publik tidak di situ, ini akan berakibat fatal di kemudian hari. Karena tiba-tiba kok banyak pihak yang akan terkait dalam UU itu, sementara pihak-pihak yang boleh dikatakan merupakan stakeholder atau terkena dampak tidak pernah terlibat dalam diskursus ketika UU ini dibahas. Dari situ menurut saya sangat riskan kalau dipaksakan dalam waktu sempit ini DPR mengesahkan.

DPR mengaku sudah siap dan tinggal ketok palu untuk mengesahkan RUU tersebut. Menurut Anda?

Kalau tetap ngotot patut dicurigai, ada apa kok DPR dan pemerintah begitu ngotot RUU ini disahkan dalam waktu yang tersisa? Sementara RUU yang hampir semua elemen bangsa merasa penting untuk disahkan, seperti RUU Pengadilan Tipikor, masih terkatung-katung. Kelihatannya pemerintah tidak semangat mendorong itu. Jadi di balik RUU Rahasia Negara ini kok mengundang sejuta pertanyaan. Ada kepentingan apa di balik itu semua, baik pemerintah atau DPR?

Apa implikasinya kalau RUU tersebut disahkan sekarang?

Ada beberapa kemungkinan. Pertama, RUU itu akan disahkan, tapi belum dilaksanakan sudah digugat oleh publik ke Mahkamah Konstitusi (MK). Kedua, UU itu akan mendapat perlawanan dari banyak kalangan. Ketiga, UU tersebut tidak bisa diimplementasikan karena secara substansi masih banyak yang perlu diselesaikan.

Menurut Anda, seberapa jauh keseriusan DPR membahas RUU ini?

Kalau saya bicara partisipasi publik sangat penting, maka di sisi lain saya melihat anggota DPR yang membahas RUU itu sangat minim. Proses pendalaman substansi itu tidak dilakukan di DPR. Elaborasi substansi tidak dilakukan secara cermat. Jangankan partisipasi publik, partisipasi aktif dari kalangan DPR saja minim. Jadi bagaimana mengharapkan UU yang dibuat bisa maksimal dan berkualitas kalau peran aktif anggota DPR dan publik terbatas?

DPR dan pemerintah saling tuding soal siapa yang mendesak pengesahan segera. Menurut Anda?

Itu modus yang selalu dimainkan oleh pemerintah maupun DPR. Tapi yang paling penting bukan siapa yang paling ngotot. Yang paling penting adalah sikap negarawan dari anggota DPR untuk mengatakan 'tidak' kalau masih banyak hal substansial yang belum dibahas mendalam dari RUU ini.

Jika harus ditunda dan dibahas dari awal lagi, apakah tidak menyia-nyiakan anggaran?

Saya lebih sepakat UU itu diundur walaupun ada anggaran yang sudah digunakan asal UU itu betul-betul bisa menyelesaikan persoalan dan berkualitas serta tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. Ketimbang kita bicara penghematan anggaran lalu mengabaikan kualitas UU dan manfaatnya. Kalau bicara soal penghematan biaya seharusnya biaya pelantikan yang mencapai miliaran itu tidak penting.
(sho/nrl)