Gaji Juga Jadi Pemicu 'Ketegangan' Polri-Kejagung VS KPK

Jakarta Sebelum 'slek' dengan Polri, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sempat bersitegang dengan Kejaksaan Agung (Kejagung). Segala bentuk 'persaingan' pun seakan serta merta mengemuka di publik. Termasuk soal gaji dan fasilitas para pimpinan lembaga tersebut.

Soal gaji misalnya. Banyak pihak merasa 'ngiri' dengan gaji para pimpinan KPK yang dibilang wah. Penelusuran detikcom, Senin (14/9/2009), Antasari Azhar, Ketua KPK non aktif pernah mengakui memperoleh gaji Rp 62 juta per bulan.

Jumlah ini memang terlihat jauh lebih banyak daripada gaji yang diterima Jaksa Agung maupun Kapolri. Jaksa Agung Hendarman Supanji pernah dengan jelas menunjukkan rasa 'irinya'. Menurutnya, gaji yang diterima hanya puluhan juta, sedang pimpinan KPK mendapat jauh lebih banyak.

Sementara itu merujuk kepada daftar gaji yang dikeluarkan Kepala Bagian Anggaran Departemen Keuangan per 28 Januari 2005, total gaji Kapolri senilai Rp 18.648.000. Jumlah itu adalah kumpulan dari gaji pokok Rp 5.040.000 dan tunjangan jabatan Rp 13.608.000.

Tak cuma di level pimpinan, ketimpangan gaji juga terjadi pada staf di lembaga-lembaga tersebut. Menurut Hendarman, selisih gaji jaksa di Kejagung dan KPK juga berbeda jauh. Dalam suatu kesempatan, Hendarman pernah mengatakan, jaksa di Kejagung hanya 'dihargai' Rp 2-3,5 juta per bulan, sementara di KPK, kabarnya mencapai Rp 20 juta.

Melihat angka-angka itu, wajar jika sejumlah pihak bertanya-tanya. Untuk hal ini, Antasari memiliki pembelaan. Menurutnya, gajinya boleh saja besar, namun tidak seperti pejabat negara lainnya, pimpinan KPK tidak mendapat fasilitas lain seperti uang operasional, mobil dinas, dan rumah dinas.

"Ketua KPK satu-satunya pejabat negara yang tidak mendapatkan fasilitas seperti kendaraan, rumah, bensin dan lainnya. Jadi gaji saya sebenarnya tidak besar dan mungkin satu-satunya pejabat negara yang bayar pajak 35 persen cuma KPK, karena pejabat negara lainnya dibayarkan oleh negara," kata Antasari saat itu.

Pernyataan Antasari ini boleh jadi beralasan karena memang hanya pimpinan KPK yang tidak memiliki rumah dinas dan mobil dinas. Sedang dua pimpinan Kejagung dan Kapolri mendapatkan keduanya.

Rumah dinas Jaksa Agung berada di Jalan Denpasar, Jakarta Selatan sedangkan Kapolri berhak menempati rumah dinas di Jalan Pattimura, Jakarta Selatan. Keduanya pun mendapat jatah mobil dinas setingkat menteri, Toyota Camry.

(ken/iy)