Jumat, 11/09/2009 17:20 WIB

Proses Peradilan Kasus Tanjung Priok Dilaporkan ke PBB

Novi Christiastuti Adiputri - detikNews
Jakarta - Proses peradilan kasus Tanjung Priok dilaporkan ke Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) di Jenewa. Pemerintah dinilai gengsi mengakui kejahatan masa lalu.

"Kami hari ini sudah melaporkan secara langsung kelemahan proses peradilan peristiwa Tanjung Priok kepada PBB. PBB sudah menerima laporannya via email," ujar Ketua Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (IKOHI) Yeti.

Yeti mengatakan hal itu dalam jumpa pers memperingati 25 tahun peristiwa Tanjung Priok 1984 yang akan jatuh 12 September besok, di kantor Kontras, Jl Borobudur, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (11/9/2009).

Yeti berharap, laporannya bisa direspons dengan hadirnya utusan dari PBB untuk menekan pemerintah Indonesia. Dia juga berharap pemerintah saat ini menaruh perhatian pada kasus Tanjung Priok sesuai janji pada kampanye dahulu.

"Kami meminta pemerintah dapat mengakui kejahatan masa lalu. Ini juga dimaksudkan untuk meminta keadilan bagi kasus-kasus HAM lain," tuturnya.

Kasus Tanjung Priok merupakan tonggak pertama dari kasus HAM di Indonesia. Jika kasus Tanjung Priok ini bisa diselesaikan, maka kasus HAM lainnya pun akan terjangkau.

Kasus Tanjung Priok berawal dari demo masyarakat di Jl Yos Sudarso, Jakarta Utara pada 1984. Saat itu terjadi penembakan oleh aparat terhadap pendemo. Ratusan orang tewas ditembak namun data dari kelurga korban sebanyak 80 orang tewas.

Pemerintah saat itu menyatakan ada islah antara korban dan pelaku sehingga korban mencabut kesaksian di persidangan. Namun keluarga korban mengatakan islah merupakan istilah pemerintah terhadap penyuapan yang dilakukan. Pemerintah tidak pernah minta maaf, memberikan penggantian dan juga merehabilitasi korban.

Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.15 WIB

(nik/iy)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 17/04/2014 12:31 WIB
    Dirut PT KCJ: Jangan Dulu Berharap Kereta Tepat Waktu
    Gb "PT KAI menggunakan track untuk kereta penumpang dan barang. Komuter di track yang sama. Dan jangan berharap ada ketepatan waktu jika rel digunakan bersama," kata Dirut PT KCJ Tri Handoyo.
ProKontra Index »

Camat dan Lurah Tak Perlu Ada, Ganti Jadi Manajer Pelayanan Satu Atap

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) segera merealisasikan kantor kelurahan dan kecamatan menjadi kantor pelayanan terpadu satu pintu. Lurah dan camat bakal berfungsi sebagai manajer pelayanan. Ahok berpendapat lurah dan camat tak perlu lagi ada di Indonesia. Bila Anda setuju dengan gagasan Ahok, pilih Pro!
Pro
75%
Kontra
25%