Detik.com News
Detik.com

Jumat, 11/09/2009 17:20 WIB

Proses Peradilan Kasus Tanjung Priok Dilaporkan ke PBB

Novi Christiastuti Adiputri - detikNews
Jakarta - Proses peradilan kasus Tanjung Priok dilaporkan ke Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) di Jenewa. Pemerintah dinilai gengsi mengakui kejahatan masa lalu.

"Kami hari ini sudah melaporkan secara langsung kelemahan proses peradilan peristiwa Tanjung Priok kepada PBB. PBB sudah menerima laporannya via email," ujar Ketua Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (IKOHI) Yeti.

Yeti mengatakan hal itu dalam jumpa pers memperingati 25 tahun peristiwa Tanjung Priok 1984 yang akan jatuh 12 September besok, di kantor Kontras, Jl Borobudur, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (11/9/2009).

Yeti berharap, laporannya bisa direspons dengan hadirnya utusan dari PBB untuk menekan pemerintah Indonesia. Dia juga berharap pemerintah saat ini menaruh perhatian pada kasus Tanjung Priok sesuai janji pada kampanye dahulu.

"Kami meminta pemerintah dapat mengakui kejahatan masa lalu. Ini juga dimaksudkan untuk meminta keadilan bagi kasus-kasus HAM lain," tuturnya.

Kasus Tanjung Priok merupakan tonggak pertama dari kasus HAM di Indonesia. Jika kasus Tanjung Priok ini bisa diselesaikan, maka kasus HAM lainnya pun akan terjangkau.

Kasus Tanjung Priok berawal dari demo masyarakat di Jl Yos Sudarso, Jakarta Utara pada 1984. Saat itu terjadi penembakan oleh aparat terhadap pendemo. Ratusan orang tewas ditembak namun data dari kelurga korban sebanyak 80 orang tewas.

Pemerintah saat itu menyatakan ada islah antara korban dan pelaku sehingga korban mencabut kesaksian di persidangan. Namun keluarga korban mengatakan islah merupakan istilah pemerintah terhadap penyuapan yang dilakukan. Pemerintah tidak pernah minta maaf, memberikan penggantian dan juga merehabilitasi korban.

Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(nik/iy)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 22/05/2015 20:11 WIB
    Andrinof Chaniago: Reshuffle, Kami Tak Peduli
    Andrinof Chaniago: Reshuffle, Kami Tak Peduli Ada yang menilai kurang moncernya kinerja tim ekonomi saat ini tak lepas dari kurang optimalnya peran Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Andrinof Chaniago. Kepala Bappenas itu juga dituding banyak memangkas program-program unggulan Presiden Joko Widodo yang tertuang dalam Nawa Cita.
ProKontra Index »

Ayah Pemerkosa Putri Kandung dan Bunuh 4 Anaknya Layak Dihukum Mati!

Sadriansyah, warga Sungai Kunjang, Samarinda, Kaltim tega memperkosa putri kandungnya dan membunuh 4 anak-anak sendiri saat masih kecil. Anggota Komisi VIII DPR Maman Imanulhaq berpendapat, Sadriansyah pantas dihukum mati karena menjadi ayah yang biadab. Bila Anda setuju bahwa hukuman yang setimpal bagi Sadriansyah adalah hukuman mati, pilih Pro!
Pro
91%
Kontra
9%
MustRead close