detikcom
Jumat, 11/09/2009 17:20 WIB

Proses Peradilan Kasus Tanjung Priok Dilaporkan ke PBB

Novi Christiastuti Adiputri - detikNews
Jakarta - Proses peradilan kasus Tanjung Priok dilaporkan ke Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) di Jenewa. Pemerintah dinilai gengsi mengakui kejahatan masa lalu.

"Kami hari ini sudah melaporkan secara langsung kelemahan proses peradilan peristiwa Tanjung Priok kepada PBB. PBB sudah menerima laporannya via email," ujar Ketua Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (IKOHI) Yeti.

Yeti mengatakan hal itu dalam jumpa pers memperingati 25 tahun peristiwa Tanjung Priok 1984 yang akan jatuh 12 September besok, di kantor Kontras, Jl Borobudur, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (11/9/2009).

Yeti berharap, laporannya bisa direspons dengan hadirnya utusan dari PBB untuk menekan pemerintah Indonesia. Dia juga berharap pemerintah saat ini menaruh perhatian pada kasus Tanjung Priok sesuai janji pada kampanye dahulu.

"Kami meminta pemerintah dapat mengakui kejahatan masa lalu. Ini juga dimaksudkan untuk meminta keadilan bagi kasus-kasus HAM lain," tuturnya.

Kasus Tanjung Priok merupakan tonggak pertama dari kasus HAM di Indonesia. Jika kasus Tanjung Priok ini bisa diselesaikan, maka kasus HAM lainnya pun akan terjangkau.

Kasus Tanjung Priok berawal dari demo masyarakat di Jl Yos Sudarso, Jakarta Utara pada 1984. Saat itu terjadi penembakan oleh aparat terhadap pendemo. Ratusan orang tewas ditembak namun data dari kelurga korban sebanyak 80 orang tewas.

Pemerintah saat itu menyatakan ada islah antara korban dan pelaku sehingga korban mencabut kesaksian di persidangan. Namun keluarga korban mengatakan islah merupakan istilah pemerintah terhadap penyuapan yang dilakukan. Pemerintah tidak pernah minta maaf, memberikan penggantian dan juga merehabilitasi korban.

Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(nik/iy)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Selasa, 27/01/2015 16:57 WIB
    Menteri Yohana Yembise: Kekerasan Anak Akibat Nikah Muda
    Gb Bagi Yohana Susana Yembise, jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kepercayaan sekaligus menjadi simbol perjuangan atas dominasi adat di Papua, yang umumnya didominasi laki-laki. Yohana juga mengkhawatirkan tingkat kekerasan anak yang makin memprihatinkan.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
68%
Kontra
32%
MustRead close