detikcom
Jumat, 11/09/2009 17:20 WIB

Proses Peradilan Kasus Tanjung Priok Dilaporkan ke PBB

Novi Christiastuti Adiputri - detikNews
Jakarta - Proses peradilan kasus Tanjung Priok dilaporkan ke Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) di Jenewa. Pemerintah dinilai gengsi mengakui kejahatan masa lalu.

"Kami hari ini sudah melaporkan secara langsung kelemahan proses peradilan peristiwa Tanjung Priok kepada PBB. PBB sudah menerima laporannya via email," ujar Ketua Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (IKOHI) Yeti.

Yeti mengatakan hal itu dalam jumpa pers memperingati 25 tahun peristiwa Tanjung Priok 1984 yang akan jatuh 12 September besok, di kantor Kontras, Jl Borobudur, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (11/9/2009).

Yeti berharap, laporannya bisa direspons dengan hadirnya utusan dari PBB untuk menekan pemerintah Indonesia. Dia juga berharap pemerintah saat ini menaruh perhatian pada kasus Tanjung Priok sesuai janji pada kampanye dahulu.

"Kami meminta pemerintah dapat mengakui kejahatan masa lalu. Ini juga dimaksudkan untuk meminta keadilan bagi kasus-kasus HAM lain," tuturnya.

Kasus Tanjung Priok merupakan tonggak pertama dari kasus HAM di Indonesia. Jika kasus Tanjung Priok ini bisa diselesaikan, maka kasus HAM lainnya pun akan terjangkau.

Kasus Tanjung Priok berawal dari demo masyarakat di Jl Yos Sudarso, Jakarta Utara pada 1984. Saat itu terjadi penembakan oleh aparat terhadap pendemo. Ratusan orang tewas ditembak namun data dari kelurga korban sebanyak 80 orang tewas.

Pemerintah saat itu menyatakan ada islah antara korban dan pelaku sehingga korban mencabut kesaksian di persidangan. Namun keluarga korban mengatakan islah merupakan istilah pemerintah terhadap penyuapan yang dilakukan. Pemerintah tidak pernah minta maaf, memberikan penggantian dan juga merehabilitasi korban.

Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(nik/iy)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Harga BBM Harus Naik

Terbatasanya kuota BBM bersubsidi berimbas pada langkanya BBM di sejumlah SPBU plus antrean panjang kendaraan. Presiden terpilih Jokowi mengusulkan pada Presiden SBY agar harga BBM dinaikkan. Jokowi mengatakan subsidi BBM itu harus dialihkan pada usaha produktif, ditampung di desa, UMKM, nelayan. Menurutnya anggaran subsidi jangan sampai untuk hal-hal konsumtif seperti mobil-mobil pribadi. Bila Anda setuju dengan Jokowi bahwa harga BBM harus naik, pilih Pro!
Pro
45%
Kontra
55%