detikcom
Selasa, 08/09/2009 21:18 WIB

Terbentur Aturan, Kejaksaan Tak Bisa Pidanakan Syamsul Nursalim

Novia Chandra Dewi - detikNews
Jakarta - Desakan agar kasus dugaan korupsi BLBI di Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) dengan tersangka Syamsul Nursalim untuk dilanjutkan ke gugatan pidana terbentur aturan. Kejaksaan pun mengaku tidak bisa lagi melakukan penyidikan yang melibatkan konglomerat itu.

"Tidak ada celah untuk pidana, karena terbentur undang-undang," kata Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Marwan Effendy di Kejagung, Jl Sultan Hasanuddin, Jakarta, Selasa (8/9/2009).

Menurut Marwan, alasan inilah sehingga pihaknya menyerahkan berkas kasus Syamsul untuk dikaji oleh bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejagung. Dari hasil kajian tersebut, kemudian diketahui ada utang obligor BLBI ini yang belum dilunasi sebesar Rp 4,758 triliun.

"Jamdatun berpendapat ini masalah perdata. Tindak lanjut (wanprestasi Rp 4,758 triliun) nanti terserah Jamdatun dan Menteri Keuangan. Kalau pidanannya sudah selesai tidak ada lagi," jelasnya.

Benturan aturan tersebut, menurut Marwan, adanya aturan Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), ketetapan MPR dan Inpres. Adanya pembuktian perdata pun, tambah Marwan, tidak serta merta bisa dijadikan sebagai dasar untuk menyeret kasus ini pada gugatan pidana.

"Di situlah letaknya maka pidana tidak bisa masuk. Kecuali undang-undang mengamanatkan lain, kita kan tidak bisa menentang UU. Jadi tidak ada celah untuk pidana. Dinding ini, dinding Tap MPR, Undang-undang dan Inpres. Kalau itu tidak ada, tidak ada persoalan sebenarnya," ungkapnya.

Saat kasus ini disidik Kejagung di era Jampidsus Kemas Yahya Rahma, jumlah uang tersebut tidak terungkap. Namun, Marwan mengatakan, pidana yang melibatkan jaksa Urip Tri Gunawan atas kasus BLBI tidak ada kaitannya dan tidak bisa dijadikan fakta hukum.

"Tidak, dia (syamsul Nursalim) sudah ada release and discharge karena sudah ada perhitungan appraisal. Dia sudah serahkan asetnya. Kalau ternyata nanti aset kurang, tetap dilakukan penyelesaian secara out of court seatlement," pungkasnya.

Syamsul sebelumnya diwajibkan membayar sebesar Rp 28,408 trliliun atas kucuran kredit BI ke BDNI. Namun, Syamsul kemudian hanya membayar secara tunai Rp 1 triliun. Sisanya dibayar dengan aset pribadinya yang setelah dihitung dalam perhitungan appraisal dan mencapai Rp 22,65 triliun.

Selisih Rp 4,758 kemudian dibayarkannya dalam bentuk hak tagih. Namun utang ini belum dibayarkannya sehingga Kejagung meminta Menkeu menggugat secara perdata.

Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(nov/irw)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Minggu, 14/09/2014 14:52 WIB
    Lulung: Yang Penting Pak Ahok Manis Bicara, Ai Dukung
    Gb Haji Lulung mengaku sudah tidak ada masalah dengan Ahok yang bersuara keras soal kebobrokan DPRD jika pilkada tidak dilakukan langsung. Dia mengingatkan Ahok berhati-hati bicara sehingga tidak ada yang tersinggung.
ProKontra Index »

Harga BBM Harus Naik

Terbatasanya kuota BBM bersubsidi berimbas pada langkanya BBM di sejumlah SPBU plus antrean panjang kendaraan. Presiden terpilih Jokowi mengusulkan pada Presiden SBY agar harga BBM dinaikkan. Jokowi mengatakan subsidi BBM itu harus dialihkan pada usaha produktif, ditampung di desa, UMKM, nelayan. Menurutnya anggaran subsidi jangan sampai untuk hal-hal konsumtif seperti mobil-mobil pribadi. Bila Anda setuju dengan Jokowi bahwa harga BBM harus naik, pilih Pro!
Pro
46%
Kontra
54%