Baru Pertama Masuk Saja Anggota Dewan Telah Bebani Negara

Jakarta Indonesia Budget Center (IBC) mengungkapkan, anggaran untuk pelantikan anggota DPR, DPD, dan DPRD periode 2009-2014 seluruhnya mencapai Rp 75,61 miliar. IBC menilai anggaran sangat besar.

"Anggaran ini sangat besar dan mencirikan bahwa baru pertama masuk saja para anggota Dewan sudah membebani negara. Dari segi etika politik, ini baru duduk citranya sudah buruk," kata peneliti IBC, Roy Salam, dalam perbincangan dengan detikcom, Senin (7/9/2009).

Menurut Roy, anggaran pelantikan itu dihitung dari gabungan anggaran milik KPU, DPR, dan DPD. KPU Pusat mangalokasikan anggaran Rp 1,2 miliar untuk pelantikan, KPU provinsi Rp 4,95 miliar, dan KPU Kabupaten/Kota Rp 35,5 miliar.

"Rp 1,2 miliar itu untuk kegiatan sumpah/janji DPR dan DPD. Jika dibagi 560 anggota DPR menelan biaya Rp 2,14 juta per anggota atau 5 kali lipat dibanding biaya bantuan operasional sekolah (BOS) SD 2009 sebesar Rp 400 ribu per siswa," jelasnya.

Anggaran DPR, lanjut Roy, sebesar Rp 28,51 miliar dan DPD Rp 5,63 miliar. Dari Rp 28,51 miliar itu dibagi antara lain Rp 138 juta untuk bantuan logistik petugas Polri, Rp 112,5 juta untuk biaya protokoler pelantikan, Rp 56,2 juta untuk honor rohaniawan, dan Rp 28,2 miliar untuk mendatangkan para anggota DPR dari daerah.

Roy menilai, anggaran untuk mendatangkan anggota Dewan itu terlalu tinggi. Jika dihitung dari anggota DPR terjauh misalnya Papua, ongkos tiket pesawat serta menginap di hotel di Jakarta tidak sampai Rp 7 juta. Alhasil, 560 anggota Dewan akan menelan biaya sekitar Rp 14 miliar.

"Pelantikan ini harusnya dilakukan secara sederhana, sebab citra DPR selama ini buruk. Ini langkah awal saja dan publik pasti akan bersimpati. Hal-hal seperti itu harus ditumbuhkan kalau ingin DPR lebih baik," terangnya.

(irw/nrl)