detikcom
Kamis, 03/09/2009 10:38 WIB

2 Bulan Disersi, Dua Anggota Polda Maluku Dipecat

M Hanafi Holle - detikNews
Ambon - Polda Maluku memberhentikan secara tidak hormat dua orang anggotanya. Keduanya dianggap telah menyalahi aturan karena dua bulan meninggalkan tugas tanpa keterangan alias desersi.

Dua anggota Polri yang dipecat itu adalah Bripda Yacob Hursepuny, anggota satuan Ditlantas dan Birpda Dance Tomasoa, anggota Dit Samapta Polda Maluku. Pemecatan keduanya dilakukan di Halaman markas Polda Maluku, Kamis (3/9/2009).

Upacara pemecatan ini dipimpin langsung Kapolda Maluku, Brigjen Polisi Totoy Hermawan Indra.
Kapolda mengatakan, pekerjaan yang paling tidak dikehendakinya di jajaran Polda Maluku, salah
satunya adalah pemberhentian anggota Polri secara tidak terhormat.

Namun, hal ini mesti dilakukan, karena merupakan suatu ketentuan yang harus ditaati bersama seluruh anggota Polri. Kebijakan tersebut sesuai Surat Keputusan Kapolri Nomor Polisi SKEP/993/XII/2004 tertanggal 29 Desember tahun 2004 tentang pedoman admninistrasi pengakhiran Dinas Anggota Polri.

Untuk itu, lanjut Kapolda, kedua anggota Polri tersebut dianggap sudah tidak layak lagi untuk meniti dan meneruskan kariernya sebagai seorang anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sehingga dengan terpaksa yang bersangkutan harus dikembalikan menjadi seorang anggota masyarakat pada umumnya.

Kapolda berharap pemecatan Hursepuni dan Tomasoa menjadi pelajaran berharga bagi anggota kepolisian lainnya. "Saya berharap momen ini bisa menjadi peringatan bagi semua anggota di jajaran Polda Maluku agar tidak mengulangi perbuatan yang telah dilakukan oleh dua anggota ini. Ini penting sehingga dalam pelaksanaan tugas ke depan, akan menjadi lebih baik dan berhati-hati," ujar Kapolda.


Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(han/djo)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
58%
Kontra
42%