Detik.com News
Detik.com
Kamis, 03/09/2009 10:38 WIB

2 Bulan Disersi, Dua Anggota Polda Maluku Dipecat

M Hanafi Holle - detikNews
 2 Bulan Disersi, Dua Anggota Polda Maluku Dipecat
Ambon - Polda Maluku memberhentikan secara tidak hormat dua orang anggotanya. Keduanya dianggap telah menyalahi aturan karena dua bulan meninggalkan tugas tanpa keterangan alias desersi.

Dua anggota Polri yang dipecat itu adalah Bripda Yacob Hursepuny, anggota satuan Ditlantas dan Birpda Dance Tomasoa, anggota Dit Samapta Polda Maluku. Pemecatan keduanya dilakukan di Halaman markas Polda Maluku, Kamis (3/9/2009).

Upacara pemecatan ini dipimpin langsung Kapolda Maluku, Brigjen Polisi Totoy Hermawan Indra.
Kapolda mengatakan, pekerjaan yang paling tidak dikehendakinya di jajaran Polda Maluku, salah
satunya adalah pemberhentian anggota Polri secara tidak terhormat.

Namun, hal ini mesti dilakukan, karena merupakan suatu ketentuan yang harus ditaati bersama seluruh anggota Polri. Kebijakan tersebut sesuai Surat Keputusan Kapolri Nomor Polisi SKEP/993/XII/2004 tertanggal 29 Desember tahun 2004 tentang pedoman admninistrasi pengakhiran Dinas Anggota Polri.

Untuk itu, lanjut Kapolda, kedua anggota Polri tersebut dianggap sudah tidak layak lagi untuk meniti dan meneruskan kariernya sebagai seorang anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sehingga dengan terpaksa yang bersangkutan harus dikembalikan menjadi seorang anggota masyarakat pada umumnya.

Kapolda berharap pemecatan Hursepuni dan Tomasoa menjadi pelajaran berharga bagi anggota kepolisian lainnya. "Saya berharap momen ini bisa menjadi peringatan bagi semua anggota di jajaran Polda Maluku agar tidak mengulangi perbuatan yang telah dilakukan oleh dua anggota ini. Ini penting sehingga dalam pelaksanaan tugas ke depan, akan menjadi lebih baik dan berhati-hati," ujar Kapolda.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(han/djo)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 26/03/2015 12:35 WIB
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut Jumlah pengguna jaminan kesehatan nasional melonjak tajam pada tahun pertama penyelenggaraannya. Akibatnya, kondisi keuangan BPJS Kesehatan defisit. Klaim membengkak, lebih besar daripada premi yang diterima.
ProKontra Index »

Segera Revisi PP Ganti Rugi Salah Tangkap Rp 1 Juta!

Ganti rugi Rp 1 juta bagi korban salah tangkap dinilai sudah tidak layak lagi. Ahli pidana UII Dr Mudzakkir mengatakan PP No 27 Tahun 1983 memuat ketentuan yang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang. Untuk itu, Dr Mudzakkir mengusulkan PP itu harus diubah dan memasukkan ganti rugi sesuai dengan kurs terkini. Bila Anda setuju dengan usulan Dr Mudzakkir, pilih Pro!
Pro
100%
Kontra
0%