Jumat, 28/08/2009 16:34 WIB

200 WNI Demo Lagi di KJRI Jeddah, Indonesia Kena Komplain

Mega Putra Ratya - detikNews
Jakarta - Departemen Luar Negeri (Deplu) menyesalkan tindakan 200 WNI yang demo lagi di Konsulat Konsulat Jenderal Republik Iindonesia (KJRI) di Jeddah dengan harapan dapat dideportasi ke Indonesia. Akibatnya, pemerintah Indonesia dikomplain oleh pemerintahan Arab Saudi terkait ketertiban.

"Beberapa waktu lalu 200 WNI kembali berdemonstrasi di depan KJRI. Kita
telah menerima komplain dari pemerintah Arab mengenai ketertiban," kata jubir
Deplu Teuku Faizasyah di kantor Deplu, Jalan Pejambon, Jakarta Pusat, Jumat (28/8/2009).

Faizasyah mengatakan WNI dan TKI yang tinggal liar di bawah kolong-kolong
jembatan di Arab Saudi belum bisa dipulangkan ke Indonesia dan hanya
dipindahkan ke penampungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Arab Saudi.

Deplu berkerjasama dengan Departemen Tenaga Kerja, Departemen Agama, Kepolisian, dan BNP2TKI untuk menyelesaikan kasus ini.

"Deplu sudah menunjuk sejumlah pejabat departemen terkait untuk ikut serta
menangani kasus ini," ujarnya.

Ketika ditanya mengenai rencana Wakil Presiden Jusuf Kalla yang akan
membantu memulangkan para WNI itu, Faizasyah menjelaskan hal itu masih dalam tahap pembahasan.

"Yang dilakukan sekarang adalah mencari sumber pendanaan untuk memulangkan mereka dan itu akan segera dilakukan," kata Faiz.


Rayakan kasih sayang anda dengan coklat. tapi bagaimana kalau coklat tersebut ternyata rekondisi? Simak di Reportase Investigasi, Pukul 16.30 WIB Hanya di TRANS TV

(mpr/aan)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 17/04/2014 12:31 WIB
    Dirut PT KCJ: Jangan Dulu Berharap Kereta Tepat Waktu
    Gb "PT KAI menggunakan track untuk kereta penumpang dan barang. Komuter di track yang sama. Dan jangan berharap ada ketepatan waktu jika rel digunakan bersama," kata Dirut PT KCJ Tri Handoyo.
ProKontra Index »

Camat dan Lurah Tak Perlu Ada, Ganti Jadi Manajer Pelayanan Satu Atap

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) segera merealisasikan kantor kelurahan dan kecamatan menjadi kantor pelayanan terpadu satu pintu. Lurah dan camat bakal berfungsi sebagai manajer pelayanan. Ahok berpendapat lurah dan camat tak perlu lagi ada di Indonesia. Bila Anda setuju dengan gagasan Ahok, pilih Pro!
Pro
73%
Kontra
27%