Detik.com News
Detik.com
Jumat, 28/08/2009 16:34 WIB

200 WNI Demo Lagi di KJRI Jeddah, Indonesia Kena Komplain

Mega Putra Ratya - detikNews
Jakarta - Departemen Luar Negeri (Deplu) menyesalkan tindakan 200 WNI yang demo lagi di Konsulat Konsulat Jenderal Republik Iindonesia (KJRI) di Jeddah dengan harapan dapat dideportasi ke Indonesia. Akibatnya, pemerintah Indonesia dikomplain oleh pemerintahan Arab Saudi terkait ketertiban.

"Beberapa waktu lalu 200 WNI kembali berdemonstrasi di depan KJRI. Kita
telah menerima komplain dari pemerintah Arab mengenai ketertiban," kata jubir
Deplu Teuku Faizasyah di kantor Deplu, Jalan Pejambon, Jakarta Pusat, Jumat (28/8/2009).

Faizasyah mengatakan WNI dan TKI yang tinggal liar di bawah kolong-kolong
jembatan di Arab Saudi belum bisa dipulangkan ke Indonesia dan hanya
dipindahkan ke penampungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Arab Saudi.

Deplu berkerjasama dengan Departemen Tenaga Kerja, Departemen Agama, Kepolisian, dan BNP2TKI untuk menyelesaikan kasus ini.

"Deplu sudah menunjuk sejumlah pejabat departemen terkait untuk ikut serta
menangani kasus ini," ujarnya.

Ketika ditanya mengenai rencana Wakil Presiden Jusuf Kalla yang akan
membantu memulangkan para WNI itu, Faizasyah menjelaskan hal itu masih dalam tahap pembahasan.

"Yang dilakukan sekarang adalah mencari sumber pendanaan untuk memulangkan mereka dan itu akan segera dilakukan," kata Faiz.


Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(mpr/aan)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 17/04/2015 20:40 WIB
    Wawancara
    Luhut Panjaitan: Persiapan KAA Super Singkat
    Luhut Panjaitan: Persiapan KAA Super Singkat Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) Luhut Binsar Panjaitan ditunjuk sebagai penanggung jawab peringatan 60 tahun KAA. Hanya tersedia waktu kurang lebih 6 minggu bagi panitia untuk mengadakan persiapan.
ProKontra Index »

Jokowi Presiden Pilihan Rakyat, Bukan Presiden Partai!

Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri mengungkap hukum demokrasilah yang mengatur presiden dan wapres ikut garis politik partai. Namun pengamat politik Universitas Paramadina Hendri Satrio membantah pernyataan Mega, karena presiden adalah pilihan rakyat, bukan presiden partai. Bila Anda setuju dengan pendapat Hendri Satrio, pilih Pro!
Pro
94%
Kontra
6%