detikcom
QuickCount Persentase Sampel
  • 6,90%
  • 9,20%
  • 6,90%
  • 18,90%
  • 14,30%
  • 11,80%
  • 9,70%
  • 7,50%
  • 6,70%
  • 5,40%
  • 1,60%
  • 1,10%
  • Last Updated : Kamis, 10 April 2014 18:39 , Sumber : Cyrus Network dan CSIS
  • 6.67%
  • 9.44%
  • 6.61%
  • 18.65%
  • 14.86%
  • 11.40%
  • 10.26%
  • 7.60%
  • 6.52%
  • 5.41%
  • 1.60%
  • 0.97%
  • Last Updated : Jumat, 18/04/2014 05:58 , Sumber : Radio Republik Indonesia
Senin, 24/08/2009 19:40 WIB

Direktur PT Maspion Mangkir dari Pemeriksaan KPK

Rachmadin Ismail - detikNews
Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan bagi Direktur PT Maspion Sunarto Jonathan. Namun ia tidak datang tanpa alasan yang jelas.

"Belum ada konfirmasi hingga pukul 17.00 WIB soal ketidakhadirannya," kata Juru Bicara KPK Johan Budi SP di Gedung KPK Jl HR Rasuna Said, Kuningan, Jaksel, Senin (24/8/2009).

Sebelumnya, KPK menjadwalkan pemeriksaan bagi Sunarto pada pukul 14.00 WIB. Ia akan dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi yang terjadi di Perusahaan Gas Negara (PGN) Jatim.

Keterangan dari Sunarto diperlukan karena KPK menemukan pengembangan baru terkait kasus tersebut.


Rayakan kasih sayang anda dengan coklat. tapi bagaimana kalau coklat tersebut ternyata rekondisi? Simak di Reportase Investigasi, Pukul 16.30 WIB Hanya di TRANS TV

(mad/Rez)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 17/04/2014 12:31 WIB
    Dirut PT KCJ: Jangan Dulu Berharap Kereta Tepat Waktu
    Gb "PT KAI menggunakan track untuk kereta penumpang dan barang. Komuter di track yang sama. Dan jangan berharap ada ketepatan waktu jika rel digunakan bersama," kata Dirut PT KCJ Tri Handoyo.
ProKontra Index »

Bagi-bagi Kursi dan Menteri Itu Tidak Baik

Calon presiden PDIP Jokowi bertekad menguatkan sistem presidensial jika nanti terpilih. Jokowi menegaskan koalisi yang dibangunnya bukanlah koalisi bagi-bagi kursi dan jatah menteri. Dia mengatakan, yang akan diajak koalisi adalah partai-partai yang siap bekerja sama membangun bangsa dan negara tanpa meminta jatah kekuasaan. Bila Anda setuju dengan gagasan Jokowi, pilih Pro!
Pro
81%
Kontra
19%