99 Persen DPT di Kepahyang Bengkulu Tanpa NIK

Jakarta 99 Persen pemilih dalam daftar pemilih tetap (DPT) di Kabupaten Kepahyang, Bengkulu, tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK). Sedangkan sisanya yang 1 persen memiliki NIK sama.

Hal ini terungkap dari pengakuan saksi Mega-Prabowo, Chairul Anwar, dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi (MK), Jl Medan Merdeka Barat, Kamis (6/8/2009).

"99 Persen DPT di Kepahyang tidak menggunakan NIK. Dan 1 persen menggunakan NIK yang sama," kata Chairul Anwar.

Menurut Chairul, DPT di Kepahyang mencapai 99.987 orang. Untuk membuktikan omongannya itu, Chairul menayangkan soft copy DPT yang diterimanya dari KPU. Dari penayangan itu memang tampak hampir semua pemilih di Kepahyang tidak memiliki NIK.

Menanggapi hal ini, KPU mengatakan di Provinsi Bengkulu memang masih banyak warga yang tidak memiliki NIK, sekitar 30 persen, karena ada wilayah-wilayah pemekaran. Dan Kabupaten Kepahyang termasuk dalam wilayah pemekaran sehingga seluruh warganya tidak memiliki NIK.

"Di wilayah pemekaran itu penduduknya memang tidak memiliki NIK," kata anggota KPU Endang Sulastri.

Sedangkan mengenai 1 persen pemilih yang NIK-nya sama, menurut keterangan salah seorang anggota KPU Provinsi Bengkulu, nomor tersebut bukanlah NIK, melainkan kode wilayah. Karenanya tidak heran jika angkanya sama.

Namun keterangan ini tidak diterima begitu saja oleh Tim Mega-Prabowo. Tim JK-Wiranto pun tampil membantu dengan menunjukkan KTP salah seorang warga Kepahyang yang ternyata memiliki NIK.

KTP tersebut dihadirkan di hadapan angota KPU Kabupaten Kepahyang. Ketika ditanya Majelis Hakim apakah KTP tersebut memiliki NIK, anggota KPU Kepahyang tersebut hanya bisa mengiyakan lalu terdiam.

Tak cukup sampai di situ, Tim JK-Wiranto pun meminta agar anggota KPU Kabupaten Kepahyang itu mengeluarkan KTP-nya. Begitu dikeluarkan dan dicek, ternyata KTP-nya memiliki NIK.

(sho/yid)