Jaga Demokrasi, SBY Diminta Tolak PDIP-Golkar Masuk Kabinet

Jakarta Presiden SBY diminta tidak mengajak PDIP dan Partai Golkar bergabung dalam pemerintahan. Karena kalau hal itu dilakukan dikhawatirkan merusak tatanan demokrasi yang berprinsip pada check and balances.

"Jika SBY menggandeng seluruh lawannya maka mau jadi apa demokrasi di negara ini. Untuk apa ada pemilu dan lembaga parlemen," tutur pengamat politik LIPI Siti Zuhro di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (6/8/2009).

Zuhroh berharap SBY juga tidak memberi angin segar dengan mengesankan PDIP dan Golkar akan diajak bergabung dalam pemerintahan. Sebaliknya, PDIP dan Golkar juga diminta tidak tergoda dengan iming-iming kursi Menteri jika memang disediakan SBY.

"SBY jangan lah memberi iming-iming kekuasaan kepada lawan-lawan politiknya. SBY harus membangun demokrasi yang bagus," tambah perempuan berkacamata ini.

Menurut Zuhroh, alasan SBY ingin menciptakan harmoni dan meminimalisir konflik dengan mengajak PDIP dan Golkar masuk ke pemerintahan tidaklah tepat. SBY seharusnya menjamin terciptanya iklim demokrasi yang kondusif selama 5 tahun masa kepemimpinannya mendatang.

"Sehingga partai yang menang yang memimpin pemerintahan dan yang kalah mau tak mau harus menjadi oposisi. Cara seperti itu, untuk menjamin tidak menumpuknya kekuasaan pada satu pihak. Harus dihindari adanya absolute power dalam demokrasi kita. Absolute power tend to corrupt," tutupnya.

(Rez/yid)