detikcom
Selasa, 21/07/2009 17:33 WIB

Jaksel Sangat Butuh RSUD

Andi Saputra - detikNews
Jakarta - Jakarta Selatan belum juga mempunyai Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD). Karena itu, Pemkot Jaksel terus mendesak Pemprov DKI Jakarta untuk membangun RSUD di wilayahnya.

Padahal RSUD diperlukan untuk memaksimalkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

"Saat ini diperlukan sekali RSUD di wilayah Jakarta Selatan," ujar Walikota Jakarta Selatan Syahrul Effendi kepada wartawan di kantornya, Jl Prapanca Raya, Jakarta Selatan, Selasa (21/7/2009).

Usulan pembangunan RSUD di Jakarta Selatan telah diajukan Kepala Dinas Kesehatan Pemprov DKI Jakarta. Dia berharap pembangunan RSUD dapat terealisasi di tengah kota seperti di Pasar Minggu untuk memudahkan daya jangkau warga Jakarta Selatan di 10 kecamatan.

"Jangan sampai ibu hamil yang mau melahirkan bayinya lahir di jalan gara-gara rumah sakitnya jauh. Jangan sampai juga yang sakit kritis meninggal di jalan," tambahnya.

Hingga saat ini hanya Jakarta Selatan yang tidak memiliki RSUD. Sedangkan 4 wilayah lainnya di Ibu Kota telah memiliki RSUD, seperti RSUD Koja di Jakarta Utara, RSUD Pasar Rebo dan RSUD Budi Asih untuk Jakarta Timur, RSUD Tarakan untuk Jakarta Pusat, dan RSUD Cengkareng untuk Jakarta Barat.

Kabid Promosi dan Penerangan Dinas Kesehatan DKI Jakarta Tini Suryanti mengatakan, pembangunan RSUD di Jakarta Selatan sudah masuk dalam agenda Dinas Kesehatan. Namun realisasinya terkendala pengadaan lahan.

"Dulu sudah pernah ada. Tapi tidak strategis karena lokasinya pinggiran. Padahal RSUD harus mudah dijangkau. Jadi tidak jadi dibangun," kata Tini saat dihubungi wartawan.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(asp/nik)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Kebijakan Ahok Larang Pemotor Masuk HI Digugat

Kebijakan Gubernur DKI Basuki T Purnama atau Ahok yang melarang kawasan HI hingga Medan Merdeka Barat akan digugat. Kebijakan itu dinilai diskriminatif. Bagaimana menurut Anda? Bila Anda setuju kebijakan itu digugat pilih Pro. Bila tidak setuju kebijakan itu digugat pilih Kontra.
Pro
53%
Kontra
47%