Kamis, 16/07/2009 20:28 WIB

Menhan: Kenaikan Anggaran Rp 7 T untuk Perawatan Alutsista

M. Rizal Maslan - detikNews
Jakarta - Menteri Pertahanan (Menhan) Juwono Sudarsono menyatakan, kenaikan anggaran pertahanan Rp 7 triliun signifikan, tapi belum cukup memenuhi Minimum Essential Forces (MEF). Penambahan anggara itu lebih difokuskan untuk dana perawatan sejumlah alutsista.

"Kita sudah sepakat, kenaikan Rp 7 triliun kenaikan yang signifikan, tetapi masih tidak cukup untuk konsep Minimum Essential Forces (MEF), karena jumlah Rp 40,6 triliun itu masih sepertiga dari yang kita perlukan secara minimum, maka disebut Bare Minimum," kata Juwono di gedung Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Jl MH Thamrin, Jakarta, Kamis (16/7/2009).

Juwono menjelaskan, dana tambahan itu akan dialokasikan sementara untuk fokus perawatan pesawat angkut seperti Hercules. Alasannya, Hercules merupakan pesawat yang paling strategis yang sering dipakai multipurpose baik oleh TNI, Polri, maupun instansi lainnnya, termasuk untuk bantuan tanggap darurat.

Sementara, lanjut Juwono, sisanya untuk perawatan sejumlah alutsista milik TNI AD dan AL. Misalnya untuk perawatan kapal termasuk docking untuk AL dan perawatan kendaraan tempur sepert tank untuk AD.

"Jadi sementara tidak ada penambahan alat baru. Sesuai pesan Presiden, alat bartu apalagi mahal-mahal seperti kapal selam yang harganya Rp 3,5 triliun ditunda saja, meski itu pengadaannya melalui kredit ekspor, tapi kan masuk anggaran juga," jelasnya.

Juwono menyatakan, pembatalan pembelian kapal selam untuk AL tidak ada tekanan dari mana pun, termasuk dari Rusia. "Ini murni anggaran, karena kita masih mendahulukan tema dari rapat kabinet yang memperioritaskan pemulihan perekonomian dan kesra," ujarnya.

Juwono mengakui, pemulihan ekonomi memerlukan perangkat layanan publik yang namanya aparat keamanan. "Kalau polisi dan tentaranya tidak baik, maka lingkungan untuk mendukung tidak akan berjalan baik," ungkapnya.

Juwono membandingkan perimbangan kekuatan militer di seputar Asia Tenggara. Malaysia saat ini sudah memiliki dua kapal selam, dan Singapura juga punya dua kapal selam.

"Kita juga punya satu, tapi ngga bisa tenggelam, butuh tambahan. Tapi soal kapannya itu kita tunggu saja," pungkasnya.


Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(zal/sho)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 22/08/2014 12:40 WIB
    ANS Kosasih: Fokus Pelayanan Prima TransJ, Kurangi 1 Juta Perjalanan di 2017
    Gb PT Transportasi Jakarta baru saja dibentuk pada Maret 2014 lalu. PT Transportasi Jakarta ini masih mengalami masa transisi dari BLU UP TransJakarta. Fokus mereka menggunakan teknologi untuk meningkatkan pelayanan menjadi prima hingga bisa mengurangi 1 juta perjalanan di tahun 2017 nanti.
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
83%
Kontra
17%