Kamis, 16/07/2009 13:50 WIB

Insiden Freeport

Dinilai Jadi Sumber Masalah, Freeport Diminta Ditutup

Aprizal Rahmatullah - detikNews
Jakarta - Ketidakadilan sosial dinilai menjadi pemicu aksi kekerasan yang akhir-akhir ini marak terjadi di kawasan tambang PT Freeport McMoran, Papua. Keberadaan Freeport dianggap sebagai sumber konflik masyarakat Timika selama ini.

Hal itu disampaikan Ketua Umum Liga Perjuangan Nasional Rakyat Papua Arkilaus Arnesius Baho saat jumpa pers di kantor Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Pusat, Jl Tegal Parang, Jakarta Selatan, Kamis (16/7/2009).

"Akar persoalan Papua adalah ketidakadilan sosial yang terjadi karena eksploitasi Freeport, kalau mau menyelesaikan Papua maka selesaikan dulu Freeport," kata Arki.

Arki menjelaskan, sejak Freeport berdiri di tanah Papua masalah rakyat Papua semakin kompleks. Banyaknya
diskriminasi, kesenjangan sosial, masalah ekologi hingga konlik sosial semakin sering terjadi.

"Insiden kemarin termasuk bagian konflik kepentingan akibat kue yang diperebutkan dari hasil eksploitasi," imbuhnya.

Menurut Arki, pihaknya belum mengetahui siapa pelaku kekerasan di daerah Tambang Freeport baru-baru ini. Meski begitu, Arki memastikan kelompok tersebut bukan berasal Organisasi Papua Merdeka (OPM) atau kelompok yang menentang NKRI.

"Penembakan itu dari kelompok struktur non organik yang tidak terkomando," jelasnya.

Direktur Eksekutif WALHI Berry Nahdian Forqan menambahkan, keberadaan PT Freeport di Papua sudah harus dihentikan. Jika tidak, kekerasan di Papua akan semakin besar dan memuncak.

"Jalan terbaik untuk menyelesaikan masalah Papua adalah menghentikan sumber masalahnya yaitu tutup Freeport," tandasnya.

Sementara itu,selama bulan Juli 2009 ini aksi kekerasan kian marak terjadi di sekitar areal tambang PT Freeport. 4 orang meninggal akibat tembakan peluru yang hingga sekarang belum diketahui siapa pelakunya.

Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(ape/nwk)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
68%
Kontra
32%