Cegah Pemerintahan Otoriter, Golkar Diminta Perkuat Oposisi

Jakarta Partai Golkar diminta tidak merapat ke partai koalisi pendukung SBY-Boediono dan lebih baik menjadi oposisi, setelah hasil quick count memprediksi pasangan yang diusungnya bersama Hanura, JK-Wiranto, kalah dalam Pilpres 2009. Hal ini penting untuk menjaga keseimbangan parlemen dalam melakukan check and balance terhadap jalannya pemerintahan ke depan.

"Jika Golkar bergabung, maka pemerintahan akan dominan sekali. Koalisi jadi terlalu oversize. Risikonya pemerintah akan mudah terdorong jadi pemerintahan otoriter, karena jika demikian tidak akan ada lagi check and balance," kata pengajar hukum tata negara Universitas Andalas Saldi Isra dalam perbincangan dengan detikcom, Sabtu (11/7/2009).

Jika Golkar merapat ke SBY-Boediono, maka minimal 70 persen kursi parlemen akan dikuasai partai pendukung pemerintah. Menurut Saldi, hal ini tidak sehat bagi sistem demokrasi yang menuntut check and balance atas semua lini.

Oleh karenanya, kata Saldi, yang dibutuhkan sekarang bukan hanya sekedar kebesaran hati, tetapi keberanian Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang diprediksi sebagai presiden terpilih, untuk menolak Golkar. Sebab, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih sesuai dengan visi misinya, SBY juga harus peduli akan fungsi check and balances ini.

"Ini juga menyangkut komitmen pemerintahan yang bersih yang selalu dikatakannya," tegas Saldi.

Sebaliknya, menurut Saldi, Golkar sebaiknya juga tidak selalu berpikir untuk merapat ke kekuasaan. Sebab, merapat kepada pasangan SBY-Boediono tidak akan selalu menguntungkan bagi eksistensi partai ke depannya.

"Eksistensi Golkar juga harus diperhatikan jika bergabung dengan SBY-Boediono (banyak partai)," pungkasnya. (lrn/lrn)