detikcom
Jumat, 10/07/2009 21:58 WIB

Wartawan Prancis Diserahkan ke Polda Jambi

Chaidir Anwar Tanjung - detikNews
Jambi - Tiga wartawan media asing yang masuk wilayah pabrik kertas diserahkan ke pihak Polda Jambi. Pihak perusahaan menganggap wartawan tersebut masuk tanpa izin.

Sumber detikcom menyebutkan, Jumat (10/07/2009), tiga wartawan Perancis ini masuk areal PT Lontar Papyrus Pulp and Paper di Tebing Tinggi, Jambi. Tiga wartawan media asing ini, dua di antaranya warga negara asing dan satu warga negara Indonesia.

"Mereka masuk ke areal pabrik kertas tanpa meminta izin perusahaan. Karena tanpa izin, lantas ditangkap satpam perusahaan, selanjutnya diserahkan ke pihak kepolisian," ujar sumber detikcom.

Awalnya dua orang warga negara asing itu diserahkan ke Pos Polisi terdekat. Dari sana Pos Polisi melaporkan ke Polres. Karena menyangkut orang asing, akhirnya kasus ini diserahkan ke Polda Riau.

"Anehnya waktu kita minta identitas dari media mana, wartawan itu tidak bersedia menunjukan identitasnya. Kami juga sempat meminta hanya rekaman mereka di lokasi pabrik, tapi tetap saja menolak," ujar sumber detik yang juga karyawan di perusahaan tersebut.

Pihak perusahaan kata sumber tadi, tidak bermaksud menahan mereka. Apalagi ini menyangkut orang asing.

"Mereka itu masuk tanpa izin perusahaan. Sama sekali perusahaan tidak melarang wartawan untuk meliput, tapi mestinya mereka juga harus pakai etika masuk ke tempat orang. Anehnya mereka juga menolak menyebutkan nama medianya," kata sumber tadi.


Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(cha/lrn)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
58%
Kontra
42%