detikcom

Jumat, 10/07/2009 21:58 WIB

Wartawan Prancis Diserahkan ke Polda Jambi

Chaidir Anwar Tanjung - detikNews
Jambi - Tiga wartawan media asing yang masuk wilayah pabrik kertas diserahkan ke pihak Polda Jambi. Pihak perusahaan menganggap wartawan tersebut masuk tanpa izin.

Sumber detikcom menyebutkan, Jumat (10/07/2009), tiga wartawan Perancis ini masuk areal PT Lontar Papyrus Pulp and Paper di Tebing Tinggi, Jambi. Tiga wartawan media asing ini, dua di antaranya warga negara asing dan satu warga negara Indonesia.

"Mereka masuk ke areal pabrik kertas tanpa meminta izin perusahaan. Karena tanpa izin, lantas ditangkap satpam perusahaan, selanjutnya diserahkan ke pihak kepolisian," ujar sumber detikcom.

Awalnya dua orang warga negara asing itu diserahkan ke Pos Polisi terdekat. Dari sana Pos Polisi melaporkan ke Polres. Karena menyangkut orang asing, akhirnya kasus ini diserahkan ke Polda Riau.

"Anehnya waktu kita minta identitas dari media mana, wartawan itu tidak bersedia menunjukan identitasnya. Kami juga sempat meminta hanya rekaman mereka di lokasi pabrik, tapi tetap saja menolak," ujar sumber detik yang juga karyawan di perusahaan tersebut.

Pihak perusahaan kata sumber tadi, tidak bermaksud menahan mereka. Apalagi ini menyangkut orang asing.

"Mereka itu masuk tanpa izin perusahaan. Sama sekali perusahaan tidak melarang wartawan untuk meliput, tapi mestinya mereka juga harus pakai etika masuk ke tempat orang. Anehnya mereka juga menolak menyebutkan nama medianya," kata sumber tadi.


Siapa sangka, ada profesi sebagai pencicip minuman keras oplosan. Saksikan "Reportase Sore" TRANS TV tayang Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(cha/lrn)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Kebijakan Ahok Larang Pemotor Masuk HI Digugat

Kebijakan Gubernur DKI Basuki T Purnama atau Ahok yang melarang kawasan HI hingga Medan Merdeka Barat akan digugat. Kebijakan itu dinilai diskriminatif. Bagaimana menurut Anda? Bila Anda setuju kebijakan itu digugat pilih Pro. Bila tidak setuju kebijakan itu digugat pilih Kontra.
Pro
70%
Kontra
30%