Jumat, 10/07/2009 19:39 WIB

Wartawan Prancis Ditahan Sebuah Perusahaan di Jambi

Chaidir Anwar Tanjung - detikNews
ilustrasi
Jambi - 3 Wartawan media Prancis ditahan oleh perusahaan kertas PT Lontar Papayrus Pulp and Paper. Penahanan terkait peliputan tanpa izin di lokasi yang dimiliki oleh anak perusahaan PT Sinarmas itu di Kabupaten Tebing Tinggi, Jambi, Jumat (10/7/2009).

Mereka adalah Cyril Payen (Kepala Biro Asia Tenggara), Gillaume Martin (Kameramen), Dewi Arilaha (Produser Lapangan). Belum diketahui nama media asing tersebut.

Penahanan ini disampaikan oleh Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Jambi, Didy Wurjanto. Menurutnya, penangkapan dilakukan pukul 11.00 WIB. Mereka ditangkap seorang satpam tak lama setelah mengambil gambar di lokasi pabrik tersebut.

"Katanya mereka ini ditangkap karena ketika mengambil gambar tidak meminta izin ke perusahaan. Atas alasan inilah, pihak perusahaan menahan mereka," kata Didy saat dihubungi detikcom.

Ia menjelaskan, 3 wartawan asing ini sempat meminta bantuan ke sejumlah NonGoverment Organization (NGO) di Jambi untuk melobi pihak perusahaan untuk melapaskan mereka. Pihak perusahaan pun bersedia melepaskan, asalkan gambar yang telah didokumentasikan disita pihak perusahaan.

"Wartawan ini sempat meminta NGO, tapi mereka tidak menghubungi saya. Saya justru diberi tahu oleh perusahaan sendiri atas penangkapan itu," katanya.

Dikarenakan belum ada titik temu antara kedua belah pihak atas masalah ini, 3 wartawan pun masih ditahan.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.30 WIB

(lrn/ken)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Motor akan Dilarang Melintas di Jalan Protokol Jakarta

Pada Desember 2014 mendatang motor tidak diperbolehkan untuk melintas di Bundaran HI hingga Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Rencananya motor akan dilarang di semua jalan protokol yang ada di Jakarta. Bila Anda setuju dengan kebijakan Pemprov DKI ini, pilih Pro!
Pro
34%
Kontra
66%