DPT Pilpres Diduga Rawan Penggelembungan

Jakarta Hasil pengamatan Komite Pemilih Indonesia (TEPI Indonesia) menunjukkan bahwa pilpres 8 Juli lalu rawan penggelembungan DPT. TEPI Indonesia mencatat beberapa kerawanan yang mengarah pada kesimpulan itu.

"Pemutakhiran DPT pileg menuju DPT pilpres tidak maksimal dan memberi banyak ruang penggelembungan DPT," ujar Koordinator TEPI Indonesia, Jeirry Sumampow membacakan salah satu temuannya di Gedung KPU Jl. Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Jumat (10/7/2009).

Menurut Jeirry, banyaknya partisipasi masyarakat yang memilih menggunakan KTP dan Paspor menunjukkan kurang validnya DPT pilpres. Jerry menilai pemutakhiran DPT pilpres belum usai.

"Ditemukan 13 persen dari 800 TPS yang terdapat pemilih menggunakan KTP dan Kartu Keluarga (KK). Diperkirakan pemilih menggunakan KTP mencapai total 7 persen dari pemilih yang terdaftar DPT," ujar Jeirry.

Jeirry juga menemukan kelemahan lain dari pilpres dua hari lalu yaitu masih banyaknya saksi yang tidak diberi salinan DPT. "27 persen saksi dari 800 TPS tidak diberi salinan DPT, hal ini semakin menjelaskan modus penggelembungan suara," keluh Jeirry.

Pemantauan TEPI melibatkan 800 relawan yang memantau proses pemungutan, penghitungan, dan pergerakan suara di TPS di 26 Kabupaten/Kota di 19 Provinsi di Indonesia.

(van/yid)