detikcom
Senin, 06/07/2009 16:28 WIB

4 Mahasiswa RI Disiksa di Mesir

Deplu Belum Rencanakan Panggil Dubes Mesir

Novi Christiastuti Adiputri - detikNews
Fathurrahman (Foto: dok detikcom)
Jakarta - Departemen Luar Negeri (Deplu) belum berencana memanggil Dubes Mesir untuk Indonesia terkait kasus penyiksaan terhadap 4 mahasiswa Indonesia. Deplu masih menunggu klarifikasi terlebih dulu.

"Saat ini kita sedang menunggu klarifikasi dari pemerintah Mesir. Dubes kita di sana sebelumnya sudah meminta klarifikasi dari pemerintah Mesir," ujar Juru Bicara Deplu Teuku Faizasyah saat dihubungi detikcom, Senin (6/7/2009).

Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid, sebelumnya siang tadi, meminta Deplu untuk memanggil Dubes Mesir di Indonesia guna memberikan keterangan seputar kasus penyiksaan 4 mahasiswa Indonesia di Mesir.

Menurut Faiz, pemerintah Indonesia telah menempuh jalur diplomatik dalam mendapatkan klarifikasi pemerintah Mesir tentang penyiksaan 4 mahasiswa Indonesia di sana. "Dari pihak kita sudah bertemu dengan mereka (4 mahasiswa-red), dubes RI untuk Mesir juga sudah berbicara dengan para mahasiswa hari Minggu (5/7/2009) kemarin. Deplu juga telah melayangkan nota protes ke Pemerintah Mesir pada 30 Juni 2009 lalu," jelasnya.

Saat ditanya apakah Deplu akan memanggil Dubes Mesir untuk Indonesia seperti yang diminta oleh Ketua MPR Hidayat Nur Wahid, Faizasyah menjawab belum tahu pasti tentang hal tersebut.

"Kita tidak mengurusi masalah itu, kita belum tahu, yang kita fokuskan sekarang adalah meminta penjelasan dari pihak pemerintah Mesir melalui dubes kita (RI) di Mesir," tandas dia.


Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(nvc/iy)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
62%
Kontra
38%