Laporan Dugaan Korupsi Haji Diabaikan, ICW Kecewa pada KPK

Jakarta Indonesia Corruption Watch (ICW) kecewa pada kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lembaga antikorupsi itu dinilai lamban karena tidak segera menyelesaikan kasus yang telah dilaporkan beberapa bulan yang lalu.

"Dua laporan yang kemarin (akhir 2008) saja sampai sekarang belum ketahuan nasibnya. Itu hanya KPK dan Allah saja yang tahu," kata anggota Divisi Monitoring Pelayanan Publik ICW Ade Irawan di kantornya, Jalan Kalibata, Jakarta Selatan, Jumat (3/7/2009).

Laporan itu, kata Ade, berkaitan dengan dugaan korupsi haji pada 2005/2006. Data ICW menyebut, sebagian proyek haji tersebut masuk ke kantong Menteri Agama Maftuh Basyuni, Departemen Agama, dan Panja DPR.

"Kita tidak tahu penyebab KPK lamban padahal KPK bilang modusnya sama seperti Pak Said Agil, harusnya itu kan nggak sulit," kata Ade.

Meski begitu, ICW tidak akan berhenti untuk melaporkan berbagai dugaan korupsi di tubuh Depag. Sebagai lembaga religi, seharusnya Depag mempromosikan nilai-nilai moral bukan korupsi.

"Kita tetap dukung dan minta KPK memprioritaskan kasus itu," kata Ade.

ICW menduga pada penyelenggaraan haji 2005/2006 sekitar Rp 800 juta masuk ke kantong Maftuh Basyuni. Sementara dugaan korupsi dalam penyusunan Badan Penyelenggara Ibadah Haji (BPIH) yang didapatkan Panja DPR dan Depag sebesar Rp 1,2 miliar yang diambil Rp 6 ribu dari tiap jamaah. Basyuni telah menyangkal tudingan yang diarahkan padanya.

(ken/nrl)