KPU Minta TV Hentikan Polling SMS

Jakarta Ketua KPU Hafiz Anshary akhirnya meminta stasiun televisi yang menayangkan acara debat capres dan cawapres menghentikan penayangan polling SMS. "Polling itu benar-benar mengganggu," kata Hafiz usai rapat kerja dengan Komisi II DPR, Rabu 1 Juli 2009. Apalagi, tambahnya, ternyata sebelum debat dimulai hasil polling sudah bisa tampak.

Sikap KPU tersebut menindaklanjuti protes resmi yang pernah dilayangkan Tim Kampanye Nasional Mega-Prabowo. Soalnya, polling SMS itu terbukti tidak objektif, tandas Arif Wibowo anggota Tim Kampanye Nasional Mega-Prabowo yang mendesak KPU untuk mengehentikan polling SMS.

Upaya rekayasa hasil polling SMS untuk berkali-kali memenangkan Capres SBY dan Cawapres Boediono coba diurai Hasto Kristiyanto, Sekretaris II Tim Kampanye Nasional Mega-Prabowo. Kalau untuk nomor 1 deliverednya sampai 30 menit, nomor 2 langsung diterima, sedangkan nomor 3 berkisar 10 hingga 15 menit. "Itu bisa dibuktikan," tandas Hasto.

Selain urusan teknis yang sudah direkayasa, pemirsa debat capres dan cawapres sering merasa kecewa melihat hasil polling SMS. Misalnya, ketika debat cawapres yang pertama (23/6) komentator Bachtiar Effendi (UIN Jakarta) dan Tjipta Lesmana (Universitas Pelita Harapan) menobatkan Prabowo Subianto sebagai bintang debat. Tetapi di layar kaca terlihat polling SMS memenangkan Boediono.

Begitupun pada putaran debat cawapres yang kedua, lagi-lagi Prabowo Subianto dinilai komentator Bonie Hargens (UI) yang paling memukau. Tetap saja, Boediono yang keteteran yang memenangkan polling SMS.

Fajarini Sulistyowati, pengajar ilmu komunikasi STPMD, Yogyakarta , ketika dihubungi Kamis (2/6) sore menilai polling SMS debat capres dan cawapres memang mengganggu. "Itu kan bukan acara hiburan, seperti polling SMS pada acara Indonesian Idol yang dasarnya favoritisme," ujar Fajarini.

Lanjutnya, debat adu argumen itu mudah dinilai siapa yang baik, siapa yang tidak. Tetapi, anehnya, selalu hasil polling SMS yang masuk tidak pernah korelatif dengan peforma mereka yang berdebat. "Seharusnya, sejak awal KPU sudah bertindak antisipatif," pungkasnya. (adv/adv)