KPK: Pelayanan Publik DKI Masih Buruk!

Jakarta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai sistem pelayanan publik di DKI Jakarta masih buruk. Pelayanan satu atap belum maksimal dan sistem pengadaan barang tidak transparan.

"Masih ketinggalan dari daerah lain, terutama soal layanan satu atap dan pengadaan barang online," kata Driektur Litbang KPK Donny Muhardiansyah di Gedung KPK, Jl HR Rasuna Said, Kuningan, Jaksel, Kamis (2/7/2009).

Berdasarkan survei integritas layanan publik, DKI masih berada dalam peringkat buncit. Jauh tertinggal oleh Kota Gorontalo, Yogyakarta dan Sragen.

"Berada di nomor 38 dari 52 daerah," ucapnya.

Menurut Doni, ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian. Layanan satu atap di DKI harus benar-benar efektif.

"Selama ini meski satu atap tapi baru masuknya saja, keluarnya masih disebar ke instansi terkait," jelasnya.

Pengadaan barang juga masih menjadi catatan buruk. Belum ada sistem e-procurement dalam proses pengadaan barang secara menyeluruh.

"Jadi belum transparan," tutupnya.


(mad/lrn)