Disambati Pengurus DKR, Menkes Kesal

Jakarta Beberapa pengurus Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) daerah mengadu kepada Menteri Kesehatan (Menkes) Siti Fadilah Supari. Menkes menilai beberapa pengurus DKR belum paham betul fungsi DKR. Menkes pun kesal.

Kekesalan Menkes ini tertangkap saat acara dialog dengan pengurus DKR se-Indonesia dalam acara Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) I di Padepokan Pencak Silat, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur, Rabu (1/7/2009).

Saat itu salah satu pengurus DKR asal Solo bertanya. "Orang cacat di Solo tak dapat Jamkesmas. Padahal orang cacat di Solo banyak yang miskin," tutur laki-laki itu dengan nada tinggi.

Mendengar keluhan itu Menkes pun menjelaskan bahwa kalau masalah Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) yang tak sampai sasaran di daerah maka tanggung jawabnya ada di Pemda.

"Saya itu sudah ketemu dengan kepala perkumpulan penyandang cacat. Dan sudah dipastikan kalau mereka miskin, mereka pasti dapat. Kalau ada warga miskin yang tidak dapat Jamkesmas, jangan salahkan menterinya. Tapi salahkan Pemda-nya. Jadi jangan memusuhi Menteri Kesehatannya. Lah piye to kok kalian malah mengkritik saya," ujar Menkes gusar.

Kekesalan Menkes kembali mengemuka setelah mendengar keluhan pengurus DKR dari Nias, Sumatera Utara.

"Puskesmas di Nias itu letaknya berjauh-jauhan. Dokter spesialis juga susah," keluh penanya dari Nias yang juga sedang memberikan advokasi kasus malpraktek itu.

Menkes pun menegaskan bahwa fungsi DKR adalah untuk mengawal program Depkes tepat sasaran, bukan menilai, mengkritik, atau mengawasi.

"Itu tadi sudah saya utarakan dalam sambutan saya. Jangan diulang-ulang. Kalian itu bukan pengawas. Kalian hanya mengawal program, agar program dari pemerintah seperti Jamkesmas itu bisa sampai kepada masyarakat. Kalian itu jangan mengkritik, ini untuk check and balancing. Kalian itu bukan memvonis," tukas Menkes kesal.

Dalam sambutannya, Menkes mengatakan tujuan DKR adalah untuk meyakinkan dan memastikan program Depkes sampai kepada warga miskin yang membutuhkan. Kalau ada dugaan korupsi pada rumah sakit daerah, Menkes meminta melaporkan kepada aparat yang berwenang.

"Terus kalau ada dugaan korupsi di rumah sakit laporkan saja ke BPK atau BPKP. Jangan minta saya untuk beri surat tugas supaya kalian bisa mengusut permasalahan itu. Karena itu bukan wewenang kalian," kata Menkes dalam sambutannya.

(nwk/asy)