Hidayat: BPKP Fokus, KPK Jangan Dibonsai

Jakarta Upaya audit operasional Komisi Pemberantasa Korupsi (KPK) oleh Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP) dinilai bentuk pengerdilan KPK. BPKP diminta fokus dan jangan mengerdilkan KPK di saat KPK banyak masalah.

"BPKP berjalanlah fokus sesuai tugas Anda. Ketika KPK sedang mengalami banyak prahara, ketua bermasalah, UU Tipikor belum selesai, KPK jangan dibonsai, biarkan KPK memberantas korupsi," ujar Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Hidayat Nurwahid.

Hal itu dikatakan Hidayat saat ditemui wartawan di ruangan kerjanya, Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (30/6/2009).

Hidayat berpandangan audit KPK menjadi kewajiban Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), bukan BPKP. Hidayat meminta BPKP berhenti 'mengejar' KPK.

"Yang berhak untuk mengaudit lembaga negara itu BPK, dan saat Presiden mengkoreksi tentang keinginan BPKP, menurut saya BPKP sebaiknya harus berhenti, tidak ngotot," tutur Hidayat.

Hidayat justru mempertanyakan kerjasama BPKP dengan KPK selama ini. KPK pun
harus mendapat data audit internal dari institusi lain.

"Seharusnya BPKP menyerahkan laporan audit internal ke KPK namun kenyataannya harus melalui jalan lain," keluh Hidayat.

"Semuanya bekerja sesuai dengan tugasnya, sehingga semuanya harmoni,"
tegasnya.

(van/nwk)