Sejumlah LSM Minta SBY Tidak Acak-acak KPK

Jakarta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) diminta untuk tidak mengacak-acak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga independen. SBY diminta lebih konsentrasi untuk memperbaiki kinerja eksekutif, seperti kejaksaan dan kepolisian.

"Kami meminta kepada Presiden SBY untuk menghentikan segala upaya yang hendak melemahkan kewenangan KPK. Sebaliknya, kami meminta agar presiden membenahi dan membersihkan kejaksaan dan kepolisian," kata Koordinator ICW, Danang Widoyoko dalam jumpa pers Koalisi Penyelamat Pemberantasan Korupsi di Kantor LBH Jakarta, Jl Diponegoro, Jakarta Pusat, Jumat (26/6/2009).

Menurut Danang, pernyataan SBY seperti itu merupakan bentuk serangan telak yang dialamatkan kepada KPK setelah sebelumnya lembaga tersebut diserang bertubi-tubi oleh pihak tertentu, termasuk DPR. SBY dan parpol pendukungnya diminta tidak menghambat pengesahan UU Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang sedang dibahas di DPR saat ini.

Karenanya, Danang menyarankan agar Presiden SBY kembali pada aturan konstitusi yang ada di mana sebagai kepala negara SBY punya tanggung jawab agar kepolisian adan kejaksaan bersih.

"Karena hanya institusi itulah yang bisa dikendalikan dan dimaksimalkan oleh presiden. Dengan kata lain, cermin pemberantasan korupsi dan penegakan hukum bagi presiden terletak pada terang atau kelamnya kejaksaan dan kepolisian, bukan prestasi KPK," ujarnya.

Kekhawatiran SBY terhadap KPK dinilai sejumlah LSM karena KPK mulai jadi ancaman semua orang, termasuk presiden. "Kelihatannya SBY sudah jengah dan khawatir dengan keberadaan KPK belakangan ini sehingga dia perlu mengeluarkan ancaman seperti itu. Ini adalah serangan terbaru bagi KPK setelah ada serangan-serangan dari yang lain sebelumnya," ujarnya lebih lanjut.

(zal/sho)