Kabinet SBY Jangan Jadikan Alasan Transparasi untuk Privatisasi BUMN

Jakarta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dinilai tidak menepati janjinya
karena berencana menjual sejumlah aset BUMN. Padahal pada awal masa pemerintahannya, SBY pernah berjanji tidak akan menjual aset BUMN untuk melindungi rakyat.

"Saya kira apapun pernyataan SBY sebenarnya tidak dilaksanakan. Katanya
dulu tidak mau melakukan privatisasi, nyatanya ada privatisasi yang terburu-buru,"kata anggota Komisi VI DPR dari FPDIP Irmadi Lubis.

Hal itu disampaikan Irmadi dalam diskusi tentang 'Obral BUMN lanjutkan' di Mega-Prabowo Media Center, Jl Prapanca, Jakarta, Rabu (24/6/2009).

Irmadi mengatakan SBY telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No 33 tahun
2005 tentang privatisasi BUMN. PP tersebut berisi privatisasi atau penjualan saham BUMN potensial termasuk PT Krakatau Steel.

"Beruntung ada krisis karena menghalangi privatisasi," kata Irmadi.

Menurut Irmadi, janji pasangan SBY-Boediono saat ini juga sama denga kebijakan SBY pada awal pemerintahannya. Sekarang, ada 34 BUMN yang akan
diprivatisasi yang bisa memberikan harapan dan terutama masukan keuangan pada negara.

"Ini banyak kepentingan-kepentingan yang dipakai untuk berdalih dalam menjual," katanya.

Irmadi mengatakan dengan pengurangan BUMN strategis yang akan di privatisasi, artinya pemerintah tidak mau repot repot dalam melakukan pemetaan atau asal jual.

"Pemerintah harus membuat alasan bahwa privatisasi BUMN tidak boleh dilakukan hanya demi transparansi," tutupnya.

(mpr/nwk)