JK & Politik Uang

Jakarta Jusuf Kalla (JK) bagi-bagi duit. Itu dilakukan ketika kampanye di Kota Solo. Akibat itu ribut pun terjadi. Dia diindikasikan melakukan politik uang. Soal ini yang sekarang ramai diperdebatkan. Bagaimana peta uang dan politik serta wanita dalam kekuasaan, utamanya menjelang pilihan presiden?

Apa yang kita saksikan di hari Minggu (21/6) itu memang mengejutkan. JK-Wiranto sedang kampanye di Lapangan Barat Kota Solo. Dia mendaulat peserta kampanye untuk naik panggung. Seorang ibu-ibu yang kemudian diketahui bernama Erlina Dewi naik. Di panggung, ibu yang berasal dari Sragen itu bercerita pada JK. Dia ditinggal suaminya kerja di Surabaya, dan punya utang Rp 5 juta.

Bak reality show, JK langsung menyambutnya dengan lunas. Ibu itu disuruh ke belakang panggung. Ibu itu diminta menemui istrinya, Ny Mufidah Kalla. Di belakang pangggung, ibu itu diberi amplop berisi uang Rp 5 juta. Setelah itu ibu ini terlibat sebagai bagian dari materi kampanye JK-Wiranto.

Uang bagi masyarakat bawah seperti air bagi ikan. Ulah Erlina Dewi menyulut hasrat serupa. Akhirnya permintaan sejenis menyeruak. Orang-orang yang mengaku seniman berteriak-teriak minta bantuan, juga yang mengaku mau usaha tapi tidak punya modal. Semua permintaan itu diluluskan atau tidak, tapi yang jelas semuanya disuruh ke belakang panggung.

Uang dan politik memang satu paket. Ini tidak terpisahkan, karena inheren dalam hedonisasi politik. Dia bagian dari tahta dan wanita. Ketiganya dwitunggal. Untuk memuluskan jalan menuju tahta, uang dan seks (wanita) hampir ‘wajib’ mengikuti. Sebelum tahta diraih uang bertebaran. Saat tahta di tangan, uang dan wanita berputar untuk membentuk gravitasi.

Ya, harta, tahta, dan wanita ibarat kue lapis. Tidak bisa disebut kue lapis kalau tidak berlapis-lapis. Begitu juga dengan persoalan ini. Tahta membutuhkan dua anasir yang lain. Uang dan wanita anasir itu. Politik sebagai sarana. Hanya jalan. Maka saat salah satu sudah tercapai, yang lain tinggal menunggu waktu untuk ikut ‘menyempurnakan’.

Celakanya ‘penyempurnaan’ dalam politik bukan kebaikan untuk rakyat. Sebab politik lebih cenderung untuk mengarah pada ‘ketidakbaikan’. Di dalamnya beradu ketat antara setan dan malaikat. Dan tentu muatan ‘surgawi dan neraka’ berperang untuk saling membunuh.

Hanya sayang, dalam sejarah perjalanan umat manusia, justru hedonisme yang sering menang. Itu yang melatari, kenapa Machiavelli lebih ‘memilih’ menghalalkan segala cara untuk memenangkan tahta ketimbang bersendi moralitas baik. Dan Lord Acton sampai pada kesimpulan, kekuasaan itu disebutnya cenderung korup.

Memang manusia diyakini sebagai makhluk paling mulia. Dia binal, rakus, ambisius dan kejam. Dia mirip binatang. Dia juga punya etika, akal, naluri dan nurani, kebaikan malaikat plus. Untuk itu manusia punya kesadaran untuk membatasi‘kebinatangannya’, dan merangsang sifat dan sikap baiknya. Jalan menuju itu adalah aturan. Kesepakatan. Konsensus. Aturan ini yang memaksa manusia untuk berbuat baik dan menerima sanksi terhadap sirkulasi tahta, harta, dan wanita yang melenceng.

Aturan adalah harga mati. Dia kaku. Kekakuan itu yang terkadang berseberangan jalan dengan niat baik dan etika. Dalam konteks ini, maka yang dilakukan JK tak harus dibenarkan. Dia melakukan ‘kebaikan’ dengan cara yang tidak dibenarkan aturan. Itu pula yang kini dilakukan Pengawas Pemilu (Panwaslu) setempat. Melakukan pemanggilan terhadap JK dan timnya dan melimpahkan kasus itu ke polisi.

Mungkin perkara ini tidak sampai membawa JK-Win didiskualifikasi. Tapi langkah Panwaslu itu layak diberi tabik. Itu karena memberi pelajaran bagi kita dan para capres yang lain agar melakukan fair play. Tidak mendidik rakyat untuk menjual suara (hak). Dan menjerumuskannya ke lembah nista dalam tataran kehidupan negeri ini ke depan.



*Djoko Suud Sukahar: pemerhati budaya tinggal di Jakarta.

(iy/iy)